Arteria Dahlan ahirnya membuka adanya kejanggalan dana dari PPATK Rp1 Trilun yang masuk ke partai politik.
Berawal dari kasus penggandaan plat nomor mobil dinas, anggota DPR ini lantas mencari kesalahan anggota DPR lainnya.
Dia mengancam akan membuka siapa saja yang terlibat kasus korupsi. Namun dia enggan untuk membuka aib yang ada di DPR, karena menurutnya akan memancing kericuhan publik.
Anggaran sebanyak itu hilang entah kemana dan untuk apa? Uang yang ada di pemerintah semuanya dari rakyat.
Mestinya harus kembali untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk di korupsi berjamaah di gedung dewan.
Wajar kalau saat ini rakyat sipil sudah tidak lagi percaya pada pemerintah. Berkat teknologi yang semakin canggih, semua kelakuan anggota dewan bisa terekam dan tersebar di media massa.
Anggota DPR yang Tidak Kredibel
DPR yang kita pilih selama ini jelas tidak kredibel, bisa di artikan selama ini kita telah dibutakan oleh uang mereka saat mau pencalonan.
Meskipun mereka mengaku sebelum pencalonan sudah melakukan survey, namun survey yang dilakukan abal-abal atau bukan. Uang menjadi kunci utama sukses dan gaknya calon DPR kita.
Kaum idealis seperti mahasiswa, faktanya saat ini juga banyak yang gampang untuk diajak kompromi di warung kopi.
Mahasiswa punya massa, mereka yang punya uang bisa membeli massa itu supaya mau melakukan apa yang diinginkan pembeli.
Politik tak ubahnya dagang sapi dengan pertimbangan untung rugi. Setelah kasus Arteria Dahlan, kita semua tahu dan di buat tercengang oleh pengakuan Bambang Pacul.
Terkait ketidaksanggupan Bambang Pacul untuk mendukung pembuatan undang-undang tentang perampasan harta korupsi oleh pelaku korupsi.
Kebetulan keduanya antara Arteria Dahlan dan Bambang Pacul berangkat dari komisi dan fraksi yang sama yang sama yaitu komisi 3 DPR-RI dari PDIP.
Melalui media sosial saat ini, rakyat sudah bisa memilah dan memilih, mana wakil rakyat yang amanah dan gak.
Bisa dilihat dari rapat komisi 3 yang terjadi di gedung Dewan pusat kemarin 29 Maret 2023 lalu. Mahfud MD dikeroyok dipersidangan karena kerja sesuai dengan amanah rakyat. Ketika di lembaga negara (DPR) ada ketidakberesan dan itu jelas merugikan rakyat.
Memasuki tahun politik, menjelang pemilu 2024 rakyat dibuat bingung dengan kelakuan para politisi yang mau maju di pemilu mendatang.
Sebelum rakyat marah dan menyadari jika selama ini telah dibodohi oleh wakilnya, apaah perlu DPR dibubarkan?
