Oleh : Siti Lestari
Seperti apa yang kita ketahui, umumnya preman yang kita jumpai di jalanan/ di pasar memiliki penampilan yang menyeramkan.
Tampang muka galak, garang, telinga beranting dan badan penuh tato, memakai gelang dan kalung berantai.
Tak heran orang seperti ini di jauhi oleh masyarakat dan tentu mendapat perlakuan berbeda dibanding yang lain.
Rata-rata preman memiliki kebiasaan memalak orang yang sekiranya bisa dipalak. Area pemalakan dilakukan dipasar, dijalan, atau di area yang strategis untuk melakukan pemalakan.
Berbeda kalau kita melihat penampilan para pejabat kita yang selalu berpenampilan rapi, area tugas di Kantor Dinas maupun DPR. Umumnya mereka setiap kali ngantor memakai pakaian dinas dan mendapat fasilitas negara dalam menjalankan tugas negara.
Namun sayangnya saat ini banyak preman berdasi yang memalak uang rakyat. Mereka menggunakan peluang untuk mengeruk alokasi anggaran yang harusnya untuk rakyat, malah di korupsi.
Preman jalanan dan preman berdasi keduanya memiliki kemiripan sama-sama tukang palak. Perbedaannya hanya dipendapatan, preman jalanan sekali malak paling banyak 100 ribu, sedangkan preman berdasi sekali malak bisa puluhan juta.
Perbedaan ini yang justru membuat preman berdasi lebih sadis dibanding preman jalanan. Sayangnya polisi lebih cenderung salah memperlakukan kedua jenis preman ini.
Perlu diketahui bahwa preman berdasi memiliki banyak koneksi dan ahli melobi. Sayangnya masyarakat bisa mudah terprovokasi oleh omongan dia.
Bermodal visi yang muluk-muluk, dia lantas tipu sana sini dengan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana yang sudah diperjuangkan? Secara akal sehat sudah selayaknya preman berdasi mendapat konsekwensi atas segala tindakannya yang jelas merugikan rakyat.
Salah satu kasus yang terdengar di masyarakat tentang adanya pengadaan mobil dinas 16 kecamatan di Blora. Mobil New Avanza dengan total nilai Rp3,67 Milyar ini yang berasal dari dana APBD 2023 ini dirasa sangat merugikan warga Blora. Mengingat dana sebanyak itu bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur jalan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Bupati saat pencalonan.
Harusnya pemkab lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalanan yang rusak. Banyak kecamatan yang masih perlu pembenahan infrastruktur dari pada pengadaan mobil.
Akan menjadi percuma apabila pengadaan mobil dinas tetap dilakukan tapi jalan di kecamatan rusak parah. Anggaran sebanyak itu akan lebih bermanfaat apabila di alokasikan ke pembangunan jalan.
Memang orang yang memiliki jabatan dan dekat dengan penguasa akan lebih mudah untuk bermain anggaran. Mencari celah di dinas ataupun di gedung dewan bagi mereka tidak sulit mengambil posisi demi meraup keuntungan.
Itulah sekilas tentang aktifitas preman berdasi yang sangat meresahkan. Semoga masih ada pribadi harapan bangsa yang bekerja tulus untuk kesejahteraan rakyat.
