KABARCEPU.ID – Fraksi Pembangunan Sejahtera DPRD Kabupaten Blora menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa 28 Juli 2026.
Dalam pemandangan umum yang dibacakan, fraksi gabungan PPP dan PKS ini memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya, namun mengingatkan bahwa prestasi tersebut harus diikuti dengan perbaikan tata kelola.
Fraksi Pembangunan Sejahtera menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Blora, atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Menurut Juru Bicara Fraksi, Achlif Nugroho Widi Utomo, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Pihaknya juga meminta kepada eksekutif agar tidak berbangga atas capaian opini WTP. “Tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, tuntas, dan berkelanjutan,” ugkapnya.
Achlif bahkan menyoroti problematika temuan yang kerap berulang. Mereka meminta perhatian serius terhadap hal ini. Itu bisa dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan pengawasan, penyempurnaan tata kelola aset, optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.
Lebih lanjut, Achlif mendorong agar evaluasi kinerja perangkat daerah dikaitkan langsung dengan tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan sistem, mencegah terulangnya kelemahan yang sama, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daera,” kata dia.
Ia mengingatkan seluruh elemen pemerintahan akan tujuan utama bernegara. “Salus populi suprema lex esto” Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Dikatakannya, bahwa sinergi kolektif diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan dan cita-cita masyarakat Blora. “Kami fraksi pembangunan Sejahtera mendukung apa yang menjadi program pemerintah saat ini akan tetapi perlu adanya kritik dan saran agar mengisi lini-lini yang masih kosong yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora untuk menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait pelaksanaan pembangunan fisik, dengan terus meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Terima kasih atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua saran dan rekomendasi menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar bupati. (red)