KABARCEPU.ID – Realisasi fisik program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saat ini baru tercatat sebesar 28 persen dari jumlah 2.560 rumah sasaran.
Meski demikian, realisasi keuangan untuk program ini telah mencapai kisaran 74 hingga 78 persen.
Menurut Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Mohamad Arif Hidayat, Dinrumkimhub Kabupaten Blora, perbedaan ini bukan karena keterlambatan pembangunan fisik di lapangan. Akan tetapali kendala administratif.
Banyak pembangunan fisik yang sebenarnya sudah selesai, namun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belum diunggah oleh penerima manfaat ke dalam aplikasi sistem GoPKP – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Akibatnya, status laporan realisasi di sistem masih berwarna merah,” ujar Arif saat berada di Cepu, Selasa 27 Oktober 2026.
Program swakelola ini mewajibkan warga penerima bantuan—yang mayoritas tidak bisa mengoperasikan komputer—untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga mengunggah sendiri dokumen LPJ mereka ke aplikasi.
“Masyarakat yang sepuh (tua) kadang ya tidak bisa komputer langsung. Akhirnya dibantu perangkat desa,” ungkapnya.
Alhasil, kata dia, perangkat desa dan fasilitator harus pontang-panting mengambil foto dan membuatkan laporan.
Ternyata, program yang diklaim sebagai aspirasi DPR Pusat ini, masuk ke desa-desa tanpa koordinasi matang dengan pemerintah daerah.
Bahkan, sejumlah Camat dan perangkat desa di Blora mengaku sama sekali tidak tahu-menahu mengenai program ini.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, data by name by address yang diambil langsung dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pusat dan ternyata harus diverifikasi ulang di lapangan.
“Ditemukan saat verifikasi, petugas menemukan nama-nama yang terdaftar sebagai penerima bantuan justru memiliki rumah yang sudah bagus dan layak huni. Sehingga harus coret atau diganti penerima,” jelasnya.
Untuk diketahui, program BSPS tahun 2026 di Blora menyasar 2.560 rumah. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun 2025 lalu, sebanyak 264 rumah tangga penerima manfaat. *