KABARCEPU.ID – Dalam upaya menjaga ketersediaan pupuk, Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari hingga Februari 2024. Salah satunya dilaksanakan di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Sabtu 20 Januari 2024.
“Pada musim tanam ini, pemerintah telah berusaha mendukung petani untuk meraih hasil optimal di musim panen mendatang. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan oleh Pupuk Indonesia bekerja sama dengan pemerintah di berbagai kota, bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan mempermudah akses pupuk selama musim tanam ini,” ungkap Direktur Keuangan Umum Pupuk Sriwidjaja.
Dalam kegiatan Gebyar Diskon Pupuk tersebut, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani untuk segera melakukan penebusan pupuk dengan menyediakan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi dengan melakukan kunjungan kerja ke wilayah sentra pertanian.
Hingga 31 Desember 2023, stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi mencapai 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah, terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.
“Program Gebyar Diskon Pupuk dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia sesuai arahan pemerintah, memberikan peluang kepada petani untuk memperoleh pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau, mendukung produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga keberhasilan musim tanam awal tahun ini dapat dinikmati saat panen bulan April nanti,” tambah Saifullah Lasindrang.
Pertanian memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, dan keberhasilan sektor ini bergantung pada para petani yang berkontribusi untuk ketahanan pangan nasional. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan kepedulian tinggi terhadap petani melalui program subsidi pupuk dengan alokasi sekitar Rp 25 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2024, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk menjadi Rp 14 triliun, untuk memberikan bantuan kepada lebih banyak petani.
Pemerintah juga menyederhanakan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memudahkan seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Saifullah Lasindrang, Direktur Keuangan Umum Pupuk Sriwidjaja Palembang, menyatakan bahwa Pemerintah, melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik bersubsidi maupun nonsubsidi, untuk mendukung percepatan musim tanam di awal tahun 2024.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Ngaliman, menyambut baik dengan digelarnya gabyar diskon pupuk tersebut.
“Melihat antusiasnya warga, ini menandakan bahwa Blora butuh pupuk,” kata dia.
Ngaliman berharap, acara seperti ini tidak hanya berjalan sekali saja. “Bisa juga dilaksanakan di wilayah Kabupaten Blora yang lain,” kata dia.
Tentang Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan produsen pupuk Urea terbesar di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara dengan total kapasitas produksi pabrik pupuk mencapai 14,6 juta ton per tahun.
PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sepuluh anak perusahaannya, termasuk PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Utilitas, dan PT Pupuk Indonesia Pangan, memiliki sejumlah produk pupuk yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dengan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, kapal angkutan, distribution center, pergudangan, serta unit pengantongan pupuk, Pupuk Indonesia Group bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, steam (uap panas) dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan, serta EPC (Engineering, Procurement, and Construction). ***