KABARCEPU.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora yang baru dilantik, Sunaryo, langsung menetapkan prioritas kerja, menyinkronkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 agar selaras dengan visi-misi kepala daerah dan program nasional Asta Cita, sekaligus memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.
Pelantikan Sunaryo dilakukan Bupati Blora Arief Rohman di halaman Kantor Bupati Blora, Rabu 28 Oktober 2026, bersamaan dengan peringatan peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda.
Sunaryo sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan terpilih dari tiga kandidat akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, bersaing dengan Kepala Dinas Kesehatan Edi Widayat dan Inspektur Daerah Irfan Agustian Iswandaru.
Usai dilantik, Sunaryo menyampaikan, bahwa pembahasan anggaran 2027 mendesak. Ia menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antarpérangkat daerah untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan Asta Cita sebagai program nasional.
“Semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus sinkron dari bawah hingga atas demi mencapai tujuan bersama,” ujar Sunaryo.
Diketahui, Rancangan APBD 2027 Blora diproyeksikan mencapai Rp2,29 triliun dalam pendapatan, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp617,33 miliar dan pendapatan transfer Rp1,67 triliun. Belanja daerah direncanakan Rp2,23 triliun, dengan komposisi belanja operasi Rp1,77 triliun, belanja modal Rp97,73 miliar, dan belanja transfer Rp360,89 miliar.
Namun, Badan Anggaran DPRD Blora menyoroti tingginya ketergantungan pada dana transfer, 73,10 persen pendapatan 2027 masih berasal dari transfer, sementara PAD hanya 26,90 persen. Porsi belanja modal juga dinilai rendah, hanya sekitar 4,37 persen dari total belanja.
Selain anggaran, Sunaryo menyebut sejumlah pekerjaan rumah tata kelola yang harus segera dipelajari dan diperkuat. SAKIP, Reformasi Birokrasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan barang milik daerah.
Data menunjukkan reformasi birokrasi Blora sebenarnya sudah mencatat kemajuan. Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Blora naik dari 69,22 (kategori B) pada 2023 menjadi 81,67 (kategori A-) pada 2024, meningkat 12,45 poin. Namun, capaian itu belum otomatis menyelesaikan persoalan aset daerah.
Sejumlah aset strategis dilaporkan terbengkalai, seperti eks Pasar Induk Blora dan lahan eks lapangan golf seluas 12,3 hektare. Potensi PAD yang hilang dari tiga aset utama—eks pasar, lapangan golf, dan gedung kosong—ditaksir mencapai Rp1,5 miliar per tahun.
DPRD Minta Sinergi dan Ketepatan Alokasi
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, berharap Sekda baru memperkuat sinergi dan komunikasi dengan legislatif, terutama dalam pembahasan APBD.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan pembahasan anggaran yang mendalam, terlebih dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Dengan adanya Sekda baru ini, kami berharap bisa bersinergi dan bersinkronisasi dengan DPRD. Apa saja yang bisa kita sinergikan, tentu perlu dikomunikasikan bersama,” kata Supardi.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, juga menilai posisi Sekda sebagai titik sentral koordinasi perangkat daerah. “Sekda posisi sentral, sehingga harus menjadi koordinator OPD yang bijak, pelayan publik yang cepat dan loyal pada pimpinan,” ujarnya.
Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa pelantikan Sekda adalah bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin keberlangsungan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Ia meminta Sunaryo segera menyesuaikan diri, membangun koordinasi kuat dengan seluruh perangkat daerah, serta memperkuat sinergi dengan DPRD, Forkopimda, dan instansi vertikal.
“Saya percaya, dengan pengalaman, kompetensi, dan dedikasi yang saudara miliki, akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Bupati.