Arsip Tag: Awal Puasa

Nasional

Kemenag dan DPR Kompak Ajak Umat Hormati Perbedaan Penetapan Puasa 2026

KABARCEPU.ID – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Puasa 2026 atau 1 Ramadan 1447 H.

Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan awal Puasa 2026 atau 1 Ramadan 1447 Hijriah di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keputusan pemerintah diambil melalui proses yang menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.

“Penetapan awal Puasa 2026 dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Menag.

Lebih lanjut, Menag Nasaruddin juga mengajak masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan baik awal atau akhir Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan kedewasaan.

“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan bahwa sidang telah membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah.

Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat. Pemerintah pun menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.

“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.

Ia menegaskan bahwa perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan. “Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” lanjutnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Marwan, mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.

Sidang Isbat ini dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, pimpinan ormas Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama juga turut menyampaikan paparan hasil pengamatan dan perhitungan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia.***

Nasional

MUI Sampaikan Perbedaan Awal Puasa 2026 Ijtihadi dan Teknis

KABARCEPU.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui KH. Anwar Iskandar selaku Ketua MUI, mengungkapkan, perbedaan dalam penentuan awal Puasa 2026 merupakan hal yang wajar dalam khazanah keilmuan Islam.

Menurutnya, perbedaan penetapan awal Puasa 2026 tersebut berada pada ranah ijtihad yang bersifat teknis, bukan menyangkut prinsip akidah.

“Perbedaan itu adalah keniscayaan karena sifatnya ijtihadi dan teknis. Karena itu, kemungkinan memulai atau mengakhiri puasa berbeda bisa saja terjadi. Namun yang paling penting adalah menjaga keutuhan sebagai umat Islam dengan saling memahami dan saling menghormati,” ujarnya dalam Konferensi Pers Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1447 H atau Awal Puasa 2026 di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, masyarakat perlu membiasakan diri untuk menyikapi perbedaan secara dewasa. Selama tidak menyentuh prinsip dasar keimanan, perbedaan justru dapat menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual Islam.

Menurut KH. Anwar Iskandar, perbedaan yang dikelola dengan baik dapat menjadi harmoni yang indah bagi persatuan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas nasional. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Ia juga mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas ibadah dan ketakwaan. “Mari kita berusaha sekuat tenaga menyempurnakan ibadah selama bulan Ramadan ini agar kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat,” katanya.

Kepada masyarakat nonmuslim, ia turut mengimbau untuk bersama-sama menjaga suasana saling menghormati, khususnya terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar Ramadan berlangsung dengan khusyuk dan penuh kedamaian.

KH. Anwar Iskandar juga mengingatkan umat agar menjaga perilaku selama berpuasa, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, ataupun membuat kegaduhan, termasuk melalui tulisan di media sosial.

“Secara syariat, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Jangan sampai secara lahir puasa, tetapi secara hakikat ternodai oleh sikap yang merusak persaudaraan,” pesannya.

Ia berharap, Ramadan melahirkan pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang (rahmah), sehingga semangat saling menghormati dan menyayangi dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.***

Ragam

Awal Puasa Ramadhan 2025: Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah Kompak

KABARCEPU.ID – Penetapan awal puasa Ramadhan 2025 merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Di Indonesia, penetapan awal puasa Ramadhan sering kali menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan kesepakatan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam penetapan waktu ibadah, termasuk penetapan awal puasa Ramadhan 2025.

Penentuan awal bulan Ramadhan biasanya dilakukan melalui rukyatul hilal (pengamatan bulan baru) dan juga dengan perhitungan ilmu falak.

NU dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, membangun dialog konstruktif perihal penetapan awal puasa yang diadakan secara intensif.

Melalui pendekatan yang lebih inklusif, kedua organisasi Islam ini berusaha untuk mendorong pemahaman yang lebih luas di kalangan umat.

Hal ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan dalam metode penetapan, keduanya dapat menemukan titik temu demi kepentingan umat.

Pemerintah
Pemerintah, melalui Kementerian Agama, sering kali mengajak para ulama dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama merumuskan keputusan.

Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk menetapkan awal bulan Ramadhan berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal.

Proses rukyatul hilal melibatkan pengamatan langsung terhadap bulan baru yang dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia yang melibatkan para ahli astronomi dan tokoh agama.

Melalui pengamatan hilal dan perhitungan astronomis yang menjadi dasar penentuan awal bulan, pemerintah akan mengumumkan awal puasa pada sidang isbat.

Untuk tahun 2025, sidang isbat tersebut direncanakan akan dilaksanakan menjelang akhir bulan Sya’ban atau 28 Februari 2025.

Hasil sidang isbat ini akan menjadi keputusan resmi pemerintah yang akan diikuti oleh masyarakat umum.

Namun, berdasarkan kalender Masehi yang dikeluarkan pemerintah, diperkirakan awal puasa Ramadhan 1446 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.

Nahdlatul Ulama (NU)
Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pendekatan yang lebih tradisional dalam menetapkan awal puasa yakni berpegang pada metode rukyatul hilal yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Dalam konteks Ramadhan 2025, NU akan mengikuti pengumuman resmi Pemerintah, namun tetap memberikan ruang bagi anggotanya untuk melakukan pengamatan seperti yang telah menjadi tradisi.

NU percaya bahwa metoda rukyatul hilal memberikan kepastian dan kejelasan dalam penentuan awal puasa bulan Ramadhan.

Muhammadiyah
Berbeda dengan beberapa organisasi Islam lainnya yang mungkin berpegang pada metode rukyat (melihat hilal secara langsung), Muhammadiyah percaya bahwa metode hisab lebih konsisten dan dapat diandalkan dalam menentukan waktu ibadah.

Penentuan ini mengikuti metode hisab yang menjadi pegangan Muhammadiyah, di mana perhitungan menggunakan posisi geometris bulan dan matahari.

Mengacu berdasarkan Maklumat Muhammadiyah, awal puasa Ramadhan 1446 Hijriyah ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025.

Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1446 Hijriyah.

Penetapan awal Ramadhan antara pemerintah, NU, dan Muhammadiyah bukan hanya sekadar keputusan penanggalan, melainkan membawa implikasi yang lebih luas yaitu simbol dari persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia yang harmonis.

Harmoni ini diyakini akan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi umat untuk menjalankan ibadah selama Ramadhan. Umat Muslim dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, tanpa harus khawatir akan perbedaan penetapan awal bulan.***