Arsip Tag: 1 Ramadhan 1447 H

Kemenag dan DPR Kompak Ajak Umat Hormati Perbedaan Penetapan Puasa 2026

KABARCEPU.ID – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Puasa 2026 atau 1 Ramadan 1447 H.

Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan awal Puasa 2026 atau 1 Ramadan 1447 Hijriah di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keputusan pemerintah diambil melalui proses yang menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.

“Penetapan awal Puasa 2026 dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Menag.

Lebih lanjut, Menag Nasaruddin juga mengajak masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan baik awal atau akhir Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan kedewasaan.

“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan bahwa sidang telah membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah.

Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat. Pemerintah pun menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.

“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.

Ia menegaskan bahwa perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan. “Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” lanjutnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Marwan, mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.

Sidang Isbat ini dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, pimpinan ormas Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama juga turut menyampaikan paparan hasil pengamatan dan perhitungan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia.***

MUI Sampaikan Perbedaan Awal Puasa 2026 Ijtihadi dan Teknis

KABARCEPU.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui KH. Anwar Iskandar selaku Ketua MUI, mengungkapkan, perbedaan dalam penentuan awal Puasa 2026 merupakan hal yang wajar dalam khazanah keilmuan Islam.

Menurutnya, perbedaan penetapan awal Puasa 2026 tersebut berada pada ranah ijtihad yang bersifat teknis, bukan menyangkut prinsip akidah.

“Perbedaan itu adalah keniscayaan karena sifatnya ijtihadi dan teknis. Karena itu, kemungkinan memulai atau mengakhiri puasa berbeda bisa saja terjadi. Namun yang paling penting adalah menjaga keutuhan sebagai umat Islam dengan saling memahami dan saling menghormati,” ujarnya dalam Konferensi Pers Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1447 H atau Awal Puasa 2026 di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, masyarakat perlu membiasakan diri untuk menyikapi perbedaan secara dewasa. Selama tidak menyentuh prinsip dasar keimanan, perbedaan justru dapat menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual Islam.

Menurut KH. Anwar Iskandar, perbedaan yang dikelola dengan baik dapat menjadi harmoni yang indah bagi persatuan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas nasional. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Ia juga mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas ibadah dan ketakwaan. “Mari kita berusaha sekuat tenaga menyempurnakan ibadah selama bulan Ramadan ini agar kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat,” katanya.

Kepada masyarakat nonmuslim, ia turut mengimbau untuk bersama-sama menjaga suasana saling menghormati, khususnya terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar Ramadan berlangsung dengan khusyuk dan penuh kedamaian.

KH. Anwar Iskandar juga mengingatkan umat agar menjaga perilaku selama berpuasa, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, ataupun membuat kegaduhan, termasuk melalui tulisan di media sosial.

“Secara syariat, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Jangan sampai secara lahir puasa, tetapi secara hakikat ternodai oleh sikap yang merusak persaudaraan,” pesannya.

Ia berharap, Ramadan melahirkan pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang (rahmah), sehingga semangat saling menghormati dan menyayangi dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.***

Ketua Umum Muhammadiyah Ajak Umat Sikapi Perbedaan Awal Puasa 2026 dengan Cerdas dan Tasamuh

KABARCEPU.ID – Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghimbau seluruh umat untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Puasa 2026 dengan sikap cerdas dan tasamuh, mengedepankan pendekatan berbasis ilmu, dialog konstruktif, serta menjaga keluhuran ukhuwah antar-komunitas.

Haedar Nashir juga mengajak umat untuk menghormati mekanisme penetapan awal Puasa 2026 yang masing-masing organisasi atau ormas gunakan, baik yang berlandaskan hisab yang teruji maupun rukyat yang melibatkan verifikasi lapangan, memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat literasi keagamaan dan etika komunikasi publik.

Oleh karena itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta supaya di tengah perbedaan awal Puasa 2026 itu umat Islam menyikapinya dengan cerdas dan tasamuh.

“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar pada Selasa (17/2), dilansir dari Muhammadiyah.or.id.

Perbedaan harus disikapi dengan arif bijaksana. Terlebih, puasa itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan takwa, baik penigkatan takwa untuk pribadi maupun kolektif. Jadi fokuskan pada hal substantif nagaimana puasa bagi setiap muslim benar-benar menggapai ketaqwaan dalam wujud menjalankan segala perintah Allah danenjauhi larangan-larangan-Nya serta menghadirkan kebaikan hidup serba utama.

Melalui peningkatan takwa kepada Allah SWT, Haedar berharap, hubungan atau relasi sosial kemasyarakatan juga semakin baik. Menebar lebaikan hidup bagi sesama dan lingkungan semesta.

Maka berbagai urusan apapun itu jangan sampai mengganggu tujuan utama mencapai takwa. Oleh karenanya, dengan bekal kecerdasan dan keimanan, umat Islam akan meraih ketakwaan dan meningkat derajat kemuliaannya.

Haedar juga berpesan supaya Puasa 2026 atau Ramadan 1447 H dapat dijalankan umat Islam dengan tenang, damai, penuh kematangan, dan tidak terganggu oleh hiruk pikuk kehidupan termasuk perbedaan awal Ramadan.

“Dalam konteks yang lebih luas, Ramadan diharapkan kita menjadi umat yang terbaik. Baik dalam kerohanian senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maupun dalam hal keilmuan yang kian tinggi dan mrnebar segala kebaikan yang makin luas,” pesan Haedar.

Puasa Ramadan untuk Perbaikan Akhlak Pribadi dan Publik
Puasa Ramadan diharapkan menjaga dan memperbaiki akhlak harian serta akhlak publik seorang muslim. Muaranya puasa menjadi wahana perbaikan karakter dan krmampuan kaum muslim untuk menjadi umat terbaik.

Menurutnya, jika umat Islam masih begini-begini saja, yakni tidak naik kelas menjadi umat terbaik, maka kejayaan, martabat, dan perlombaan untuk menciptakan peradaban maju sulit dimenangkan.

Umat Islam juga tidak boleh menjadi fatalis, hanya menyerah pada nasib, khususnya dalam konteks ekonomi yang hematnya masih memerlukan perjuangan dan kerja keras untuk bisa setara dengan peradaban yang lain.

“Meraih kualitas hidup umat Islan terutama di bidang ekonomi sungguh memerlukan kesungguhan. Puasa justru melatih kita untuk hidup efisien, prihatin, hidup untuk bisa hemat, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pangkal kita maju di bidang ekonomi,” tuturnya.

Puasa jadi Kanopi Sosial, Tak Sekadar Tahan Lapar dan Dahaga
“Dalam konteks sosial yang lebih luas, umat Islam harus jadi perekat sosial. Puasa itu melatih kita untuk tahan diri, hatta di saat ada pihak yang mengajak kita berkonflik atau bertengkar,” ungkapnya.

Haedar mengingatkan, bahwa puasa tak sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan nafsu dan hasrat yang merusak kerekatan sosial, termasuk mengajari muslim untuk bersabar.

Terlebih, di era media sosial yang selalu memancing hasrat muslim untuk melampiaskan amarah, kebencian, dan perselisihan maka puasa seharusnya menjadi tameng untuk menangkal dan menahan hawa nafsu agar tidak lepas diri.

“Dengan berbagai macam informasi, postingan, yang kira-kira memberi suasana panas dalam kehidupan sosial kebangsaan kita. Maka puasa harus menjadi kanopi sosial kita,” katanya.

Seorang muslim yang menjalankan puasa harus pandai-pandai menempatkan diri, sebagai agen yang menebar damai dan kebaikan sekaligus menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

Terakhir, Haedar berpesan supaya Puasa 2026 atau Ramadan 1447 H menjadi waktu untuk mencapai kemajuan hidup, hal ini selaras dengan substansi dari takwa yang ingin diraih setiap muslim yang berpuasa agar meraih segala keutamaan hidup di atas fondasi tauhid.

“Takwa itu juga puncaknya adalah perbaikan martabat hidup tertinggi, maka umat Islam harus menjadi umat yang maju dalam berbagai kehidupan, baik spiritual, moral, sosial, ekonomi, politik dan berbagai aspek yang lain menuju peradaban utama,” pungkasnya.***

Perbedaan Awal Puasa 2026: Kemenag dan MUI Ajak Umat Jaga Kerukunan

KABARCEPU.ID – Penetapan awal Puasa 2026 yang berbeda antara pemerintah melalui Kementerian Agama dan organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah mencerminkan dinamika interpretasi hukum dan metode hisab-wujudiyah yang tetap menjadi bagian dari tradisi keagamaan di Indonesia.

Dilansir dari Muhammadiyah.or.id, melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Muhammadiyah memegang teguh hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender 2016 di Istanbul yang menetapkan kriteria visibilitas pada tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Secara matematis, pada tanggal 17 Februari petang, kriteria ketat ini terpenuhi di wilayah Amerika Utara (termasuk Alaska).

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta supaya di tengah perbedaan awal Puasa 2026 itu umat Islam menyikapinya dengan cerdas dan tasamuh.

“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar pada Selasa (17/2).

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Penetapan awal Puasa 2026 tersebut didasarkan pada hasil pemaparan data hisab dan laporan rukyat dari 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar keputusan ini menjadi momentum kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa.

“Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menekankan pentingnya persatuan umat di tengah perbedaan yang bersifat teknis.

“Bangsa kita ini terdiri dari berbagai latar belakang, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, selama tidak menyentuh persoalan akidah.

“Perbedaan akan menjadi harmoni yang indah dan menjadi hal penting untuk persatuan Indonesia dan stabilitas nasional. Penting bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Kita harus menguatkan ibadah dan meningkatkan takwa kita, itu yang paling utama,” katanya.

Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut Ramadan 1447 H dengan penuh kesiapan, memperkuat spiritualitas, serta menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman.***

1 Ramadhan 1447 H: Pemerintah Resmi Tetapkan Jatuh Pada 19 Februari 2026

KABARCEPU.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H akan jatuh pada tanggal 19 Februari 2026.

Keputusan penetapan 1 Ramadhan 1447H ini diambil setelah melalui proses hisab dan rukyat yang mengedepankan koordinasi antar lembaga terkait serta konsultasi dengan para ahli falak.

Penetapan ini mengacu pada data astronomis terbaru, ketentuan syariat yang berlaku, dan upaya untuk memberikan kepastian kepada seluruh umat Muslim di tanah air agar dapat menyusun jadwal ibadah puasa, kegiatan religi, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan layanan sosial dan pendidikan.

Melansir dari Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadhan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.

“Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” terangnya.

Menag menjelaskan, berdasarkan paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).

Artinya, secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.

“Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” jelas Menag.

Pertimbangan kedua, hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kementerian Agama. Tahun ini, rukyat dilaksanakan di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujar Menag.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegas Menag.

Menag berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama. “Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” pesannya.

“Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan,” tuturnya.

Turut membersamai Menag, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Sidang Isbat juga dihadiri oleh para pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.***