KABARCEPU.ID —Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora bersama perwakilan petani mitra menandatangani Komitmen dan Pakta Integritas Kemitraan dan Prioritas Pasokan Tebu kepada PT Gendhis Multi Manis (PT GMM), Rabu 4 November 2026.
Penandatanganan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Blora dan disaksikan Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora, Forkopimda Blora, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Blora, serta Kepala DP4 Blora.
Pakta ditandatangani Direktur Utama PT GMM Benhur Ngkaimi, Ketua APTRI Blora Sunoto, dan perwakilan petani mitra. Dalam komitmen itu, APTRI dan petani mitra menyatakan memprioritaskan pasokan tebu untuk PT GMM dengan target harian sekitar 3.500 ton.
Untuk Musim Giling 2027, komitmen awal pasokan ditetapkan sekurang-kurangnya 525.381 ton dari areal seluas 8.508 hektare. Pasokan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kapasitas giling PT GMM secara bertahap pada kisaran 3.500–3.800 ton tebu per hari (TCD).
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan pemerintah daerah dan petani berharap PT GMM segera beroperasi. Menurut dia, dukungan pasokan dari petani menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan dan pengoperasian pabrik.
“Dengan dukungan para petani di Blora yang berkomitmen setiap hari mampu memasok 3.500 ton bahkan mungkin lebih, kami berharap pabriknya segera disetujui untuk diperbaiki,” kata Arief.
Perwakilan petani mitra dari Todanan, Suhadi, menyatakan petani tebu Blora siap memenuhi pasokan ke PT GMM. Ia berharap pemerintah daerah memperjuangkan kebangkitan petani tebu. “Untuk kesediaan mengirim ke GMM, kami sangat siap,” ujarnya.
PT GMM berkomitmen mempersiapkan keandalan pabrik agar penggilingan berjalan aman dan stabil serta bertahap menuju kapasitas 3.500–3.800 TCD. PT GMM juga akan menyampaikan rencana giling, kebutuhan tebu, kapasitas penerimaan, jadwal tebang, dan potensi perubahan operasional secara terbuka dan tepat waktu.
Penandatanganan pakta itu disebut bertujuan membangun kembali kepercayaan, memperkuat sinergi, serta mewujudkan tata kelola kemitraan petani yang tertib, transparan, adil, dan berorientasi jangka panjang. ***