KABARCEPU.ID – Seperti anak kecil yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itulah gambaran para pejabat kita di tengah penderitaan rakyat saat ini.
Mereka bersaing untuk mencari perhatian demi popularitas.
Apalagi pejabat DPR atau Bupati yang ingin lanjut di pencalonan pemilu mendatang.
Apapun akan dilakukan demi eksistensi diri sang pejabat.
Pemimpin yang baik akan tulus bekerja untuk rakyat, ini bisa dilihat dari gaya hidupnya yang sederhana.
Dia bekerja total untuk kesejahteraan rakyat bukan mensejahterakan keluarga atau kelompok.
Ada beberapa wakil rakyat kita dari Blora yang saat ini sudah duduk di DPR RI, DPR Provinsi, dan DPD.
Jaringan yang ada idealnya sudah bisa menyuarakan aspirasi rakyat Blora yang nota bene Blora itu kota kecil ditengah hutan sehingga jarang mendapat perhatian.
Sudah sejak lama Blora yang dikenal sebagai kota minyak dan gas harusnya bisa menjadi kota kaya namun kenyataannya Blora malah menjadi kota miskin no 14 se-Jawa Tengah.
Secara eksplisit Pemkab Blora telah mempublikasikan adanya penurunan angka kemiskinan dari 12,39 % menjadi 11,53 % di tahun ini.
Penurunan angka yang bisa dikatakan sedikit ini di claim sudah cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Blora.
Disebutkan bahwa upaya menurunkan kemiskinan dilakukan dengan cara, memberikan fasilitas MCK, bedah rumah, beasiswa satu desa dua Sarjana, pengentasan stunting dan sejenisnya.
Kita semua tahu bahwa kebanyakan warga Blora itu bekerja di luar daerah seperti di Kudus, Surabaya, Gresik, Jogja, Jakarta, Bekasi dan kota besar lainnya.
Masyarakat merasa upah di luar daerah lebih menjanjikan dibanding Blora.
Ketetapan UMR Blora senilai kurang dari 2 juta oleh warga Blora yang sudah terbiasa merantau akan merasa kaget apabila gaji tersebut dipakai untuk hidup satu bulan.
Sebetulnya Blora itu tidak akan bisa menjadi kota maju karena sebagian warganya malah mencari nafkah di kota lain.
Ini yang menyebabkan Kota Blora lantas mendapat predikat sebagai kota Pensiun.
Salah satu faktor kota Blora tidak bisa berkembang pesat seperti kota lainnya dikarenakan ketidakmampuan birokrasi dan wakil rakyat dalam bersinergi dalam mengupayakan masyarakatnya agar tetap bisa survive secara ekonomi.
Ibarat orang yang akan mencari ikan pasti dikasih kailnya dulu, bukan langsung di kasih ikannya.
Begitu juga rakyat Blora, ketika masyarakat ingin sejahtera maka berdayakan dulu masyarakatnya, jangan langsung dikasih bantuan.
Para wakil rakyat kita yang punya banyak jaringan di pusat hendaknya bisa langsung memberi akses pada masyarakat Blora.
Entah itu bantuan untuk infrastruktur ataupun pembangunan SDM.
Seandainya para wakil rakyat secara kompak bisa melepas baju kepartaian dan kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kita yakin Blora akan menjadi kota sejahtera, dan tentu bisa berkembang maju seperti kota lainnya.
Pamer kebaikan dengan foto bersama secara simbolis memberikan bantuan uang dan sembako oleh rakyat itu bukan perihal yang membanggakan, tapi sebaliknya malah menjadi sesuatu yang memalukan.
Apalagi uang yang dipakai adalah uang baznaz, yang memang dana tersebut menjadi hak rakyat yang membutuhkan.***