KABARCEPU.ID – Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk mempercepat pengangkatan Tenaga Honorer menjadi ASN PPPK hingga tuntas.
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi ASN PPPK, akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur yaitu dilaksanakan mulai tahun 2026.
Perihal ini, disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dalam rapat kerja Kementerian PANRB dan BKN bersama dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (04/03/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN sampai tuntas menjadi PPPK akan dilakukan mulai tahun 2026.
MenPANRB Rini Widyantini menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ujar Rini.
Berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada Pasal 66 ditekankan bahwa Pegawai Non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN di tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi CPNS telah dilakukan pada Agustus 2024, PPPK Tahap 1 pada September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.
Rini menyampaikan di tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sepanjang sejarah. Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN (Tenaga Honorer) di instansi pemerintah, menjalankan amanat UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN.
Selain PPPK, lanjut Rini, pemerintah juga membuka formasi CPNS pada tahun 2024. Pengangkatan CPNS pengadaan Tahun 2024 akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK formasi Tahun 2024 akan dilakukan pada bulan Maret tahun berikutnya atau 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, dalam raker tersebut menegaskan agar Kementerian PAN-RB dan BKN mengambil langkah strategis terkait penyelesaian Pegawai Non ASN (Tenaga Honorer) di lingkungan instansi pemerintah, tanpa mengorbankan atau merugikan pihak terkait.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi perekrutan/pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat memimpin raker.
Dengan begitu, lanjutnya dikatakan, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.***
