Arsip Kategori: Opini

Opini

Indonesia di Momen Hari Kartini

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Peringatan hari Kartini selalu diperingati setiap tanggal 21 April setiap tahunnya. Saat ini kita semua tahu bahwa di Hari Kartini 2023 ini bertepatan dengan momen spesial.

Ketika seluruh umat Islam di Indonesia memperdebatkan Lebaran jatuh di tanggal yang berbeda, namun mereka menyepakati bahwa tanggal 21 merupakan Hari Kartini.

Selain itu di waktu yang bersamaan, ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (capres). Dia akan di usung pada Pemilu 2024 mendatang.

Keputusan ini diambil oleh Megawati, tentunya berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi. Dibanding Puan Maharani putri dari Bu Mega sendiri.

Pengumuman yang mengagetkan para pendukung Ganjar sebagai Capres, ahirnya bisa bernafas lega. Karena saat yang ditunggu ahirnya datang.

Setelah melakukan kontemplasi, Bu Mega memberikan amanah kepada Ganjar. Untuk meneruskan estafet kepemimpinan sebagai capres yang di usung oleh PDIP.

Presiden Jokowi hadir, saat pengumuman pengusungan Calon Presiden, Ganjar menerima peci hitam. Disematkan secara langsung oleh Bu Mega. Itu Sebagai tanda penerimaan amanah dari pimpinan partai banteng moncong putih.

Dengan penuh rasa hormat. Ganjar yang dikenal masyarakat sebagai pemimpin Jateng yang supel dan merakyat, menerima amanah tersebut.

Prediksi kebanyakan orang diluar PDIP, mengira bahwa awalnya Prabowo lah yang akan dicalonkan menjadi presiden dan dipasangkan dengan Ganjar.

Namun seperti apa yang kita lihat kartu poker ada di tangan pimpinan partai. Terlebih, PDIP notabene dikenal sebagai partai terbesar di Indonesia. Partai  moncong putih itu,  lebih memilih kadernya sendiri untuk dicalonkan. Dibandingkan memilih kader lain diluar PDIP.

Isu yang harus di tepis oleh kaum nasionalis, seperti PDIP, adalah menghadapi munculnya calon pemimpin intoleran. Yang biasanya berangkat dari Islam garis keras.

Keberadaan calon pemimpin seperti ini yang akan merusak NKRI sebagai negara yang kaya akan budaya. Mereka memiliki gaya khilafah dalam sistem politiknya.

Harapan terbesar sebagai kaum nasionalis sejati, semoga Indonesia kelak di pimpin oleh pribadi yang cinta tanah air dan bangsa.

Karena tantangan setelah pemerintahan Jokowi akan semakin besar. Pastinya dibutuhkan pemimpin yang mampu menahkodanai Negara besar ini.

Dengan semangat hari Kartini dan Hari Idul Fitri mari kita bersama sama menolak aliran di luar idiologi Pancasila. ***

Opini

Fenomena Perbedaan Idul Fitri

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Perayaan Idul Fitri hampir setiap tahun terjadi perbedaan. Ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan antara Muhammadiyah dan NU.

Kita tahu jamaah terbesar di Indonesia adalah dari 2 Orgaisasi ini. Meskipun terdapat perselisihan, namun perayaan Idul Fitri tetap jatuh di tanggal 1 Syawal.

Kita tidak bisa memaksakan tanggal 1 Syawal-nya Muhammadiyah dan NU itu kapan. Namun yang paling penting, perbedaan ini tidak lantas memancing perselisihan, keributan bahkan perpecahan.

Kita hidup di Indonesia sejak merdeka sudah terbangun jiwa Nasionalis yang tinggi. Toleransi antar umat beragama saja kita bisa bersatu. Apalagi kita sama-sama satu agama yaitu Islam. Asalkan masih menjunjung tinggi Idiologi Pancasila sebagai landasan utama, organisasi Islam di Indonesia tetaplah aman.

Anehnya lagi perbedaan menyolok dan tetep kekeh di pertahankan hanyalah keyakinan perayaan Idul Fitri yang jatuh di tanggal 1 Syawal. Hari besar lainnya seperti idul adha semuanya bareng, tidak ada perselisihan. Terkadang, inilah yang membuat orang awam merasa heran tentang sistem kalender Islam yang dari tahun ke tahun sudah dibuat oleh ulama Islam.

Benar kata Gus Baha’ antara sistem rukyah dan hisab sebenarnya sama saja. Namun kita sering terjebak di politik identitas. Yang sering menggunakan sistem rukyah adalah NU dan yang menggunakan sistem hisab adalah Muhammadiyah. Padahal keduanya berangkat dari ahli kitab yang bisa menentukan kalender Islam.

Apabila jatuhnya tanggal 1 syawal terjadi perbedaan, harusnya tanggal yang lain juga sama. Namun sebaliknya perayaan hari besar lainnya di laksanakan secara serentak tanpa perselisihan. Baik itu dari jamaah NU atau Muhammadiyah sepakat atau bahkan kerjasama dalam perayaan idul adha.

Fenomena perayaan Idul Fitri di Indonesia memang tergolong unik di seluruh dunia. Momen ini dipakai patokan oleh sebagian orang sebagai ajang cuti bersama. Karena di hari itu kebanyakan dari kita menyempatkan waktu untuk mengadakan acara pulang kampung untuk sowan ke orang tua atau keluarga. Selain itu budaya yang sudah terbangun dari zaman ke zaman oleh masyarakat kita yang tidak boleh ditinggalkan adalah ziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal.

Sekarang pilihan terletak di tangan anda, mau merayakan Idul Fitri versi NU atau Muhammadiyah?. Yang jelas, jangan sampai ada perselisihan apabila ada perbedaan dalam merayakan idul fitri diantara kita sebagai umat Islam. Moment Idul Fitri harus kita gunakan sebagai pemersatu ukhuwah sesama muslim.

Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin.***

Opini

Terimakasih Pak Arif dan Pak Kowo

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Blora merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa tengah. Bersebelahan dengan Provinsi Jawa Timur. Tidak menjadi rahasia lagi apabila pembangunan area Jawa Tim hari ini terkenal bagus dibawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa.

Pantas saja Gubernur yang memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang jujur, amanah, disiplin dan berdedikasi tinggi ini sangat dicintai oleh sebagian rakyat Jawa Timur.

Kabupaten di Jawa Timur, yang paling dekat dengan Blora adalah Bojonegoro dan Tuban. Dua kabupaten ini di memiliki infrastruktur bagus karena Bojonegoro maupun Tuban di pimpin oleh pemimpin yang amanah.

Memang kabupaten ini terletak jauh dari ibu kota Jawa Timur, namun karena kekompakan bupati/wali kota di Jawa Timur sehingga terbangunlah infrastruktur yang bagus meski di bawah pimpinan gubernur perempuan.

Begitu juga dengan Blora yang saat ini di bawah pimpinan Arif Rohman. Cukup menampakkan kemajuan yang signifikan. Misi untuk membenahi jalan kecamatan sudah dilaksanakan. Alhasil semua jalan kecamatan yang awalnya rusak parah, kini sudah mulus.

Ini juga tidak lepas kontrol dari Gubernur Ganjar Pranowo yang selalu memberikan suport pada kabupaten Blora. Hanya beberapa jalan desa yang masih harus diperbaiki, namun lagi-lagi infrastruktur desa menjadi tanggung jawab desa masing- masing.

Anggaran Dana Desa senilai Rp1 Milyar setahun di alokasikan untuk desa untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya anggaran 1 Milyar Desa Tutup Kecamatan Tunjungan di alokasikan untuk pembangunan jalan desa yang rusak. Selain itu sisanya dipakai untuk kebutuhan masyarakat lainnya.

Dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dipakai, di semua perempatan lorong jalan dipasang pengumuman tentang distribusi alokasi anggaran dana desa. Berkat gaya hidup sederhana serta jiwa yang amanah, Kowo yang menjabat Kepala Desa Tutup mengubah desa menjadi lebih maju.

Tak ada yang istimewa dalam kehidupn bapak 2 anak ini, istrinya berprofesi sebagai guru TK yang jauh dari kata flexing. Berkat kejujurannya pemerintahan Desa Tutup tercipta UMKM terbanyak di Kecamatan Tunjungan. Semua itu berkat kerja keras dan kerjasama tim perangkat desa yang selalu memberikan suport pada masyarakat.

Para pemimpin muda di era sekarang memang sangat diperlukan, mengingat gerak lincah, jaringan yang luas serta inovasi dalam pembangunan yang membuat kota kita akan lebih berkembang.

Namun perlu diingat, meskipun duduk sebagai pejabat, idealnya pemimpin harus selalu mendengar aspirasi rakyat yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Minimal suport atau dukungan supaya rakyat tidak menyerah dengan keadaan.

Berangkat dari sumber nitizen kita semua tahu bahwa banyak pejabat yang korup sehingga berdampak pada pembangunan infastruktur kota masing-masing (contohnya Lampung). Sedangkan di Blora, kita semua tahu misi Bupati untuk menghaluskan jalan telah selesai.

Hanya beberapa titik yang masih menjadi PR pemkab untuk menyelesaikan pembangunan jalan. Semoga di tahun ini semua PR bisa selesai dengan cepat dan tepat.

Atas nama warga Blora, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pemkab Blora pada umumnya dan pemerintah desa Tutup pada khususnya.***

Opini

Mlempemnya Gerakan PMII Blora

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Sebagai organisasi pergerakan mahasiswa, peran PMII menjadi begitu penting dalam pemerintahan diantaranya untuk membantu mengontrol sistem pemerintahan baik itu di ekskutif, legeslatif dan yudikatif.

 

Sejarah mencatat, di Indonesia tahun 1997 seluruh elemen mahasiswa, termasuk kader PMII  berbondong-bondong bergerak menggulingkan pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun  di bumi Indonesia.

 

Organisasi PMII memang menjadi organisasi terbesar di Blora. Sayangnya organisasi ini belum mampu membantu menjawab permasalahan yang terjadi  lokal Blora.

 

Seperti layaknya pengangguran terdidik, mahasiswa yang bergabung di PMII Blora, ahir-ahir ini malah memperlihatkan keberpihakannya ke pemerintah.

 

Mereka merasa bangga ketika sudah dekat dengan pemerintahan, hal ini terbukti dengan keberadaan para pengurus PMII yang terlihat gembira tatkala di undang di pendopo Bupati dan di ajak foto bareng dengan Bupati.

 

Tanpa disadari PMII saat ini seperti  sekawanan kacung yang bisa dikendalikan oleh majikan, independensi mahasiswa makin lama semakin luntur.

 

Ini terjadi karena keberadaan PMII  diclaim sebagai banom NU, ditambah penguasa Blora (Bupati) dari orang PKB (otomatis NU juga ). Oleh karena itu polah tingkah PMII selalu mendapat sorotan.

 

Aktivis PMII yang memegang teguh  idealisme, mestinya harus mampu bertahan ditengah gonjang ganjing kondisi perpolitikan lokal. Demi mempertaruhkan idealisme, PMII harus bisa mengambil sikap independensi gerakan.

 

Dengan memakai nalar kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan rakyat, pemerintah tidak akan menganggap enteng kader PMII.

 

Militansi kader bisa di ukur manakala kadernya tidak goyah dengan iming-iming apapun. Di akui atau tidak hampir semua kader PMII Blora saat ini di kendalika oleh satu partai, yang membuat gerakan PMII menjadi terhambat.

 

Keinginan untuk mengkritisi kebijakan saja mereka tidak bisa, karena ruang gerak PMII sudah dikendalikan pemerintah.

 

Dan memang para kader di buat sungkan/tidak enak hati apabila ingin mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah.

 

Oke, memang kader PMII Blora bisa dianggap, pintar, cerdas sekaligus kritis. Tapi tanpa mereka sadari kecerdasan mereka hanya sampai di otak saja.

 

Belum pernah sekalipun PMII mampu berdiri tegak menolak kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Atau membantu rakyat kecil ber audiensi dengan DPR terkait kebijakan yang tidak pro rakyat.

 

Menjaga independensi itu penting, supaya PMII bisa bergerak bebas dan tidak dipandang murahan.

 

Hampir semua cabang PMII di Indonesia mengalami nasib serupa, yaitu kekhawatiran soal dana untuk kegiatan organisasi.

 

Jangan mengaku pintar klo urusan uang tidak bisa di selesaikan secara elegan. Semua masalah bisa di rembug bareng, asal tetap dalam satu barisan PMII.

 

Tangan Terkepal dan Maju Ke Muka Salam Pergerakan.***

Opini

Pamer Kebaikan

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Seperti anak kecil yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itulah gambaran para pejabat kita di tengah penderitaan rakyat saat ini.

 

Mereka bersaing untuk mencari perhatian demi popularitas.

 

Apalagi pejabat DPR atau Bupati yang ingin lanjut di pencalonan pemilu mendatang.

 

Apapun akan dilakukan demi eksistensi diri sang pejabat.

 

Pemimpin yang baik akan tulus bekerja untuk rakyat, ini bisa dilihat dari gaya hidupnya yang sederhana.

 

Dia bekerja total untuk  kesejahteraan rakyat bukan mensejahterakan keluarga atau kelompok.

 

Ada beberapa wakil rakyat kita dari Blora yang saat ini sudah duduk di DPR RI, DPR Provinsi, dan DPD.

 

Jaringan yang ada idealnya sudah bisa menyuarakan aspirasi rakyat Blora yang nota bene Blora itu kota kecil ditengah hutan sehingga jarang mendapat perhatian.

 

Sudah sejak lama Blora yang dikenal sebagai kota minyak dan gas harusnya bisa menjadi kota kaya namun kenyataannya Blora malah menjadi  kota miskin no 14 se-Jawa Tengah.

 

Secara eksplisit Pemkab Blora telah  mempublikasikan adanya penurunan angka kemiskinan dari 12,39 % menjadi 11,53 % di tahun ini.

 

Penurunan angka yang bisa dikatakan sedikit ini di claim sudah cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Blora.

 

Disebutkan bahwa upaya menurunkan kemiskinan dilakukan dengan cara, memberikan fasilitas MCK, bedah rumah, beasiswa satu desa dua Sarjana, pengentasan stunting dan sejenisnya.

 

Kita semua tahu bahwa kebanyakan warga Blora itu bekerja di luar daerah seperti di Kudus, Surabaya, Gresik, Jogja, Jakarta, Bekasi dan kota besar lainnya.

 

Masyarakat merasa upah di luar daerah lebih menjanjikan dibanding Blora.

 

Ketetapan UMR Blora senilai kurang dari 2 juta oleh warga Blora yang sudah terbiasa merantau akan merasa kaget apabila gaji tersebut dipakai untuk hidup satu bulan.

 

Sebetulnya Blora itu tidak akan bisa menjadi kota maju karena sebagian warganya malah mencari nafkah di kota lain.

 

Ini yang menyebabkan Kota Blora lantas mendapat predikat sebagai kota Pensiun.

 

Salah satu faktor kota Blora tidak bisa berkembang pesat seperti kota lainnya dikarenakan ketidakmampuan birokrasi dan wakil rakyat dalam bersinergi dalam mengupayakan masyarakatnya agar tetap bisa survive secara ekonomi.

 

Ibarat orang yang akan mencari ikan pasti dikasih kailnya dulu, bukan langsung di kasih ikannya.

 

Begitu juga rakyat Blora, ketika masyarakat ingin sejahtera maka berdayakan dulu masyarakatnya, jangan langsung  dikasih bantuan.

 

Para wakil rakyat kita yang punya banyak jaringan di pusat hendaknya bisa langsung memberi akses pada masyarakat Blora.

 

Entah itu bantuan untuk infrastruktur ataupun pembangunan SDM.

 

Seandainya para wakil rakyat secara kompak bisa melepas baju kepartaian dan kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kita yakin Blora akan menjadi kota sejahtera, dan tentu bisa berkembang maju seperti kota lainnya.

 

Pamer kebaikan dengan foto bersama secara simbolis  memberikan bantuan uang dan sembako oleh rakyat itu bukan perihal yang membanggakan, tapi sebaliknya malah menjadi sesuatu yang memalukan.

 

Apalagi uang yang dipakai adalah uang baznaz, yang memang dana tersebut menjadi hak rakyat yang membutuhkan.***

Opini

BANOM Perempuan NU dan Indeks Pembangunan Gender

Tinggalkan komentar

Oleh : Siti Lestari

Isu gerakan feminis yang sempat di singgung oleh Gus Yahya selaku ketua PBNU pada hari perempuan sedunia, menyebutkan bahwa  gerakan perempuan yang paling masif dan teraktif adalah dari NU.

Sebelum wacana tentang kesetaraan gender muncul ke permukaan, gerakan feminis sejak awal berdirinya NU sudah berkembang dan tanpa mendapat aba-aba dari organisasi NU itu sendiri.

Mulai dari IPPNU, Fatayat, Muslimat dan yang paling terkini adalah Kopri.

Gerakan perempuan NU yang di claim oleh Gus Yahya saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kesetaraan gender di masyarakat, karena sejak awal gerakan perempuan sudah membumi di masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu isu femenis tidak perlu mendapat porsi yang lebih karena perempuan dianggap sudah berdaya dan memiliki posisi yang lebih dibanding laki-laki.

Perlu kita ketahui bersama bahwa ada empat anggota KPAI yang berangkat dari NU, mereka adalah Ai Rahmayanti, Ai Waryati, Margaret dan Aris.

Keempat komisioner ini mestinya bertanggung jawab terhadap indeks pembangunan gender atau IPG di Indonesia.

Tinggi dan rendahnya IPG menjadi indikator capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.

Blora dalam satu dekade indeks pembangunan gender berada di angka terendah di Jawa Tengah yaitu 84,59.

Keberadaan Banom perempuan NU di Blora nyatanya belum bisa merubah angka Indeks Pembangunan Gender atau IPG saat ini.

Ketimpangan yang jauh antara IPG dengan IPM di pengaruhi oleh gerakan feminis NU yang tidak berorientasi pada upaya pembangunan dan pemberdayaan  perempuan.

Keberadaan birokrasi yang diwakili oleh Dinas Sosial dan P3A tidak mampu membawa perempuan Blora menuju ke arah yang lebih baik,  di sini mereka seolah tutup mata terhadap masalah perempuan Blora.

Kalau kita mau menelisik lebih jauh, banyak kekacauan yang dialami perempuan di Blora.

Data yang ada bisa kita peroleh di Depag terkait angka perceraian, dan pernikahan dini.

Data lain juga bisa kita peroleh di  BKKBN, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan Polres.

LKK NU atau Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama yang di bentuk hanya sebatas lembaga untuk melengkapi kepengurusan NU saja.

Semenjak di bentuk LKK NU belum sekalipun dari lembaga ini bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Gender.

Realisasi kerja lembaga ini sebatas memberikan wacana LKK NU pada ibu-ibu jamaah dipengajian.

Mereka belum bisa mengekskusi di wilayah riil, misal pendampingan dan pemberdayaan perempuan di Blora.

Indeks pembangunan perempuan akan meningkat apabila didukung total oleh pemerintah, apalagi jabatan bupati saat ini di pegang oleh kaum Nahdiyin.

Sangat memalukan apabila Banom Perempuan NU tidak mampu membuat angka IPG di Blora bisa meningkat.

Perlu di ingat Indeks Pembangunan Gender atau IPG Blora saat ini berada di angka terendah di Jawa Tengah.

 

*Penulis adala Ketua LPP Kinasih Blora