“Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera di-tok. Kasihan masyarakat di bawah yang menunggu adanya anggaran,” ucap Supardi
“Terlebih soal pengairan. Kalau ini molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia. Perkiraan Oktober kan sudah masuk musim penghujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,” jelas Supardi.
Pria yang merupakan anggota DPRD fraksi Golkar yang juga anggota Banggar itu juga menyampaikan, setidaknya ada silpa sebesar Rp 122 Miliar.
Hanya, terdapat silpa bebas sebesar Rp34 Miliar yang akan dianggarkan untuk pilkada sesuai arahan Mendagri.
Selain itu, dari fraksi Demokrat yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto mengatakan, juga terkait pembayaran BPJS kesehatan yang perlu dibayarkan.
Jika tak terbayarkan, jelas akan merugikan masyarakat Blora.
“Pembayaran BPJS kesehatan Blora ini masih kekurangan dana sekitar Rp1,8 Miliar. Atau setara dengan 10 bulan setengah,” ucapnya.
“Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI nya. Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat. Yang sakit harus segera terlayani,” tegasnya.
Anggota DPRD fraksi PPP, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran untuk kegiatan fisik.
“Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut. Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat.
KONTEN PILIHAN UNTUK ANDA
