KABARCEPU.ID – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya atau yang akrab disapa Mas Danang, menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam kegiatan reses yang digelar di Balai Desa Kelurahan Karangboyo, Senin (26/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Mas Danang berdialog dengan warga mengenai sejumlah kebutuhan pembangunan, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penerangan jalan umum, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga rencana revitalisasi Pasar Cepu.
Mas Danang mengatakan, meskipun baru berkesempatan bertemu langsung dengan warga Karangboyo sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024, sejumlah program dari kementerian yang menjadi mitra kerjanya telah diupayakan untuk masyarakat Blora.
“Sejak dilantik pada 1 Oktober 2024, baru kali ini saya bisa sowan dan bertemu langsung dengan Bapak-Ibu semua. Namun, melalui tim dan kolaborasi dengan teman-teman DPRD Kabupaten Blora, sejumlah aspirasi masyarakat sudah kami perjuangkan melalui program kementerian terkait,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Danang menjelaskan bahwa lingkup kemitraan komisinya mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Perhubungan. Selain itu, ia juga bermitra dengan kementerian yang menangani urusan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Menurutnya, berbagai program dari kementerian tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya melalui bantuan perbaikan rumah, pembangunan sarana sanitasi, penyediaan air minum, serta peningkatan infrastruktur transportasi.
Dorong Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Salah satu program yang menjadi perhatian Danang adalah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia meminta pemerintah kelurahan bersama pengurus RT dan RW mendata warga yang membutuhkan bantuan tersebut agar dapat diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya penyederhanaan persyaratan dan mekanisme pendataan penerima bantuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terjangkau program pemerintah.
“Saya berharap Ibu Lurah bersama Bapak-Ibu RT dan RW dapat mendata rumah-rumah warga yang perlu diperbaiki. Data tersebut nantinya bisa dikoordinasikan dengan tim kami untuk diusulkan melalui program bedah rumah,” kata Danang.
Ia menambahkan, pendataan yang akurat dan koordinasi antara pemerintah kelurahan, DPRD, serta pemerintah pusat diperlukan agar usulan bantuan dapat diproses secara tepat sasaran.
Selain program perumahan, Danang menyebut sejumlah program lain yang dapat diusulkan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Program tersebut antara lain dukungan bagi badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan desa wisata, penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat melalui PAMSIMAS, serta pembangunan fasilitas sanitasi untuk lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren.
Ia menyampaikan bahwa usulan pembangunan dari masyarakat perlu disesuaikan dengan kewenangan kementerian dan mekanisme program yang tersedia.
Penerangan Jalan dan Infrastruktur Daerah
Di bidang transportasi, Danang menyinggung program penerangan jalan umum (PJU) yang telah direalisasikan di wilayah Blora dan Cepu. Ia menyebut terdapat 100 titik lampu penerangan jalan yang telah dihadirkan melalui program terkait.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Danang juga menyinggung realisasi program pembangunan jalan di wilayah Cabak–Bleboh yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Ia menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja bersama dengan berbagai pihak.
Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda bertemu konstituen, melainkan kesempatan bagi anggota DPR RI untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses bukan berarti kami libur dari pekerjaan. Kami memindahkan ruang rapat dari Senayan ke tengah masyarakat untuk mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujarnya.
Danang menambahkan, setiap aspirasi yang disampaikan akan ditelaah berdasarkan kewenangan lembaga terkait. Jika persoalan dapat ditangani pemerintah kabupaten, koordinasi akan dilakukan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Sementara itu, usulan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui kementerian mitra Komisi V DPR RI.
Revitalisasi Pasar Cepu Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Danang turut menyampaikan perkembangan rencana revitalisasi Pasar Cepu yang dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah Cepu.
Ia mengatakan, beberapa waktu sebelumnya telah meninjau Pasar Cepu bersama Wakil Bupati Blora dan pihak kecamatan. Saat ini, desain revitalisasi pasar tersebut tengah disiapkan oleh dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
“Beberapa waktu lalu kami sudah berkunjung ke Pasar Cepu bersama Ibu Wakil Bupati dan pihak kecamatan. Saat ini desainnya sedang disiapkan oleh dinas terkait. Setelah desainnya siap, akan kami bawa ke kementerian agar dapat diperjuangkan untuk direalisasikan,” jelasnya.
Menurut Danang, revitalisasi pasar perlu mendapat perhatian karena keberadaannya berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat. Ia berharap proses perencanaan dapat berjalan dengan baik sehingga usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketersediaan anggaran.
Perkuat Kolaborasi untuk Menindaklanjuti Aspirasi
Danang mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan kepada dirinya maupun anggota DPRD setempat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di daerah.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan, ia menyatakan akan terus mendorong agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
Ia juga memohon dukungan masyarakat agar dapat menjalankan tugas kedewanan dan memperjuangkan aspirasi warga secara berkelanjutan.
“Saya berharap melalui kolaborasi yang baik, warga Karangboyo, masyarakat Cepu, dan warga Blora pada umumnya dapat merasakan manfaat pembangunan serta mengalami peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Kegiatan serap aspirasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Lenova Chandra, anggota DPRD Kabupaten Blora Galuh Saraswati dari Komisi A, Adiria dari Komisi C, dan Ika Dewi dari Komisi D, serta Lurah Karangboyo Sri Kartini. Hadir pula tokoh masyarakat, perwakilan PKK, Karang Taruna, dan unsur masyarakat setempat.
Melalui pertemuan tersebut, berbagai aspirasi warga diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dan usulan program pembangunan, baik di tingkat kabupaten maupun pemerintah pusat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.***