KABARCEPU.ID – Pemkab Blora berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp215 Miliar, dalam Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025.
Hal itu diketahui saat rapat saat pembahasan dokumen persetujuan Nota Kesepahaman KUA-PPAS beberapa waktu lalu bersama DPRD Blora.
Rencana tersebut menjadi perhatian Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Blora, Achlif Nugroho Widhi Utomo.
Achlif, yang juga merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan, menegaskan bahwa rencana ini masih berupa rancangan awal yang diajukan oleh pihak eksekutif.
Menurut dia, ini baru rancangan yang diajukan oleh eksekutif. Nantinya, bersama DPRD yang baru dan pemerintahan yang akan datang akan membahas lebih lanjut.
“Bisa jadi berubah tergantung kebijakan pemerintahan Blora yang baru,” ujar Achlif
Dia menekankan bahwa keputusan final mengenai pinjaman daerah tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD yang baru bersama pemerintahan yang akan datang.
“Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 nanti akan kita bahas dengan pemerintahan berikutnya. Apakah mungkin kita berhutang lagi atau tidak, itu akan diputuskan nanti,” kata dia.
“Keputusan finalnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD yang baru bersama pemerintahan yang akan datang,” tegas Achlif.
Saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, membenarkan bahwa pinjaman daerah sebesar Rp215 miliar direncanakan untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora.
“Memang benar, kami merencanakan untuk melakukan pinjaman daerah kembali sebesar Rp215 miliar,” ujarnya.
Dana ini, kata dia, akan digunakan untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur di Blora.
“Kita sudah pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp139 miliar pada tahap awal pemerintahan Blora dan itu bisa kita selesaikan dengan baik,” jelas Komang.
Namun, Komang juga menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap perencanaan dan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi ke depan.
“Ini masih dalam tahap perencanaan. Bisa jadi nanti tidak jadi, tergantung situasi dan kondisi ke depan,” tambahnya.
Komang menekankan bahwa Blora memiliki kemampuan untuk mengelola utang dengan baik asalkan dilakukan secara terencana dan transparan.
Ia menyebut rencana pinjaman daerah sebagai salah satu opsi untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.***
