Namun, sosialisi tersebut harus mendapt izin dari dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Karena kita adalah operator,” kata dia.
Adapun hasil rapat dengan jajaran Pemkab Blora, Ari Setiawan menyampaikan, bahwa aspek legalitas operasi sumur di WKP PHE Randugunting, untuk disegerakan.
Kemudian, penanganan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, mengikuti arahaan dari SKK Migas. “Kalau SKK memerintahkan sosialisasi kita akan gerak,” tandasnya.
Dia menegaskan, bahwa aktivitas ilegal itu terjadi sudah cukup lama. “Rekomendasi untuk menyetop bukan dari kami (PHE). Tapi dari aparatnya (APH).
Rekomendasi, kami sudah bersurat ke bupati pada 4 april 2024,” ungkapnya.
Terkait banyaknya aktivitas pengeboran sumur air artesis di Soko dan Plantungan, dikatakannya itu hanya modus.
“Ijin awal untuk membuat sumur air artesis yang sebenarnya adalah mencari minyak. Karena pada dasarnya, pembuatan sumur artesis itu tidak ada ada dampak buruknya, tapi yang terjadi di lokasi itu adalah lebih banyak dampak buruknya,” tegasnya.
Hasil assesment yang dilakukan tim PHE Randugunting di lapangan, bahwa bagian permukaan mengandung unsur gas yang cukup tinggi.
“Sementara, gas ini adalah material yang berbahaya yang mudah terbakar,” ungkapnya.
Terpisah, Asisten II Bupati Blora, Dasiran menjelaskan, bahwa pihaknya masih menggali informasi terlebih dulu.
Sebabnya, pemkab telah mendapatkan laporan dari PHE TEJ-Randugunting perihal kebakaran sumur minyak itu.
“Kami masih mencari solusi, dua titik ini potensi untuk meningkatkan perekonomian di Blora, mudah-mudahan segera ada titik terang,” harapnya.
***
KONTEN PILIHAN UNTUK ANDA
