KABARCEPU.ID – Pemerintah Kabupaten Blora dan Kantor Pertanahan Blora menandatangani nota kesepakatan penataan administrasi pertanahan, Kamis (12/11/2026), di Rumah Dinas Bupati Blora.
Kesepakatan ini menyasar satu masalah lama: data tanah dan data pajak yang tidak nyambung.
Selama ini, Nomor Objek Pajak (NOP) untuk PBB-P2 belum tentu cocok dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) di BPN. Luas tanah di catatan pajak bisa berbeda dengan luas riil di lapangan. Begitu juga dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan riwayat peralihan hak.
Akibatnya, potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak tercatat akurat.
“Yang kita benahi itu datanya. Bukan menaikkan pajaknya,” kata Bupati Blora, Arief Rohman, usai penandatanganan.
Menurut Arief, Pemkab juga masih punya aset tanah yang belum bersertifikat dan belum terdokumentasi rapi. Kondisi itu rawan sengketa dan membuat aset daerah tidak bisa dikelola dengan jelas status hukumnya.
Melalui kesepakatan ini, Pemkab dan BPN menargetkan empat hal: inventarisasi tanah milik instansi pemerintah, percepatan sertifikasi aset Pemkab, integrasi data pertanahan dengan data PBB-P2 dan BPHTB, serta fasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
Kepala Kantor Pertanahan Blora, Sugiyanto, mengatakan kerja sama semacam ini memang sudah ada kerangka nasionalnya. Ada sembilan bentuk kerja sama yang bisa dipilih daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, PTSL, sertifikasi tanah, reforma agraria, hingga Zona Nilai Tanah (ZNT).
“Beberapa sudah berjalan di Blora, seperti PTSL dan sertifikasi. Yang lain bisa dikembangkan sesuai kebutuhan,” kata Sugiyanto.
Di luar soal PAD, Arief menyebut kerja sama ini juga ditujukan untuk mempercepat layanan pertanahan bagi warga, termasuk kepastian hukum atas tanah milik masyarakat lewat PTSL. ***
