KABARCEPU.ID – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora (Dinkesda Blora) telah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi kasus keracunan yang dapat timbul akibat pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kurang terkontrol.
Pelatihan intensif diberikan kepada penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan makanan yang tersajikan benar-benar aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.
Inisiatif ini dilakukan Dinkesda Blora guna menyikapi maraknya dugaan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Dinkesda Blora menekankan pentingnya penerapan standar higiene dan sanitasi, manajemen rantai pasokan bahan pangan, serta prosedur penyimpanan dan pendistribusian yang sesuai sehingga kualitas dan keamanan pangan terjaga dari hulu hingga hilir.
Koordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Blora, Tutik Rahayu, menyebutkan saat ini sudah ada 10 SPPG di Blora yang melaksanakan pelatihan penjamah makanan.
Sedangkan yang sudah mengajukan pelatihan ke Dinas Kesehatan Daerah sudah 29 SPPG dari 51 SPPG yang ada di Blora.
“Di SPPG Bamboe Sanjaya ini sudah yang ke Sepuluh kita melaksanakan pelatihan,” ujar Tutik, Rabu, 1 Oktober 2025.
Tutik menambahkan, di Blora baru satu yang berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yakni SPPG BGN Kodim 0721/Blora.
“Harapannya, 51 SPPG di Blora yang sudah beroperasi bisa mengikuti pelatihan penjamah makanan agar mendapatkan SLHS semua,” jelas Tutik Rahayu.
Dinas Kesehatan menekankan, sertifikasi ini sangat penting untuk mencegah potensi keracunan massal. Sekaligus menjamin kualitas program makan bergizi gratis di Kabupaten Blora.
Pendekatan kolaboratif antara Dinkesda Blora, pengelola dapur umum, dan kader komunitas diharapkan meningkatkan kapasitas lokal dalam menerapkan praktik terbaik, memperkecil celah kesalahan operasional, dan membangun sistem audit internal yang rutin serta mudah diakses oleh masyarakat.
Selain itu, pelatihan menekankan komunikasi risiko yang efektif kepada penerima manfaat agar pengetahuan tentang indikator makanan tidak layak konsumsi tersebar luas, sehingga program MBG yang bertujuan menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi anak tidak berujung pada insiden kesehatan masyarakat yang dapat mengurangi kepercayaan publik.
Langkah-langkah preventif ini dilengkapi dengan penyusunan panduan teknis, simulasi tanggap darurat, dan rencana tindak lanjut yang mencakup evaluasi pasca-distribusi serta mekanisme perbaikan berkelanjutan guna menjamin bahwa upaya pemenuhan gizi tetap aman, efektif, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Blora.***