KABARCEPU.ID – Sampai awal November 2026, masih ada 85 desa di Blora yang setor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) nya di bawah 60%. Padahal tahun anggaran tinggal 1,5 bulan.
Karena itu, Bupati Arief Rohman mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa yang capaiannya rendah itu di Pendopo Rumah Dinas, Kamis (12/11/2026).
Kepala BPPKAD Blora, Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menyebut target PBB-P2 tahun ini Rp 27 miliar. Sampai sekarang, klaimnya, baru terkumpul sekitar Rp 19,5 miliar atau 72,24%.
Dari 295 desa dan kelurahan di Blora, baru 91 yang lunas. Rinciannya, 37 desa lunas di triwulan pertama, 3 desa di triwulan kedua, dan 50 desa plus 1 kelurahan di triwulan ketiga.
Pitoyo menyebut tiga penyebabnya. Warga belum sadar bayar pajak sendiri, SPPT telat sampai ke wajib pajak, dan data objek pajak tidak cocok dengan kondisi lapangan.
Bupati tidak puas dengan penjelasan itu. Ia membacakan satu per satu desa yang capaiannya paling rendah.
“PAD dari PBB-P2 yang targetnya Rp 27 miliar ini, nantinya juga akan dikembalikan kepada desa, yakni untuk ADD sebesar total Rp 19 miliar. Jika tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” kata Arief.
Ia lalu menyorot satu desa di Kecamatan Kunduran yang capaiannya baru 3%.
“Pertanyaannya, memang masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Hal seperti ini coba didalami dan dicek. Uangnya ada di Kepala Desa atau di perangkat desanya? Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu inspektorat dan kejaksaan turun,” kata Arief.
Camat Jepon, Andi Nurrohman, menyarankan agar camat lebih sering turun ke desa, bukan hanya menunggu laporan.
“Sebagai Camat, kita harus rajin turun ke bawah. Menyapa langsung ke Pemerintah Desa yang ada di wilayahnya, door to door mengingatkan PBB-P2,” katanya. ***
