KABARCEPU.ID – Dalam upaya memperkuat sinergi tata kelola pemerintahan daerah dan optimalisasi fungsi pengawasan, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Senin 4 Mei 2026.
Rombongan dari Provinsi diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD (Sekwan) Blora, Bawa Dwi Raharja, didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sukamto, di ruang pertemuan Sekretariat DPRD setempat.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana produktif ini merupakan bagian dari agenda rutin Pemprov Jateng untuk memastikan penyelarasan kebijakan otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama antardaerah berjalan sesuai dengan regulasi terbaru. Dalam pertemuan tersebut, tim Biro Otda menyoroti tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan.
Pertama, evaluasi produk hukum daerah, dengan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan kabupaten terhadap arahan provinsi guna menghindari tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
Kedua, peningkatan administrasi pemerintahan, khususnya koordinasi pelaporan kinerja dan penguatan tata kelola birokrasi di tingkat sekretariat legislatif.
Ketiga, fasilitasi kerjasama daerah, di mana diskusi mengarah pada potensi kerjasama strategis yang dapat dikembangkan Kabupaten Blora dengan daerah sekitar maupun pihak ketiga melalui peran fasilitatif provinsi.
Plt. Sekwan Blora, Bawa Dwi Raharja, menyambut positif langkah koordinasi ini. “Kami menyambut baik kehadiran tim Biro Otda sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa fungsi administratif dan pendukung di DPRD Blora tetap selaras dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masukan dari provinsi sangat dibutuhkan untuk mematangkan mekanisme kerja internal sekretariat.
Senada dengan itu, Kabag Persidangan Sukamto menyatakan bahwa koordinasi rutin semacam ini sangat membantu dalam memantapkan teknis pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah yang lebih akuntabel.
“Dengan adanya pendampingan dari provinsi, kami bisa lebih cepat mengidentifikasi celah perbaikan, terutama dalam hal administrasi persidangan dan dokumentasi keputusan,” ungkapnya.
Kepala Biro Otda dan Kerjasama Provinsi Jateng yang memimpin rombongan menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pendampingan nyata agar setiap daerah otonom memiliki kapasitas yang setara dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kami ingin memastikan bahwa Blora, sebagai salah satu kabupaten dengan dinamika pembangunan yang cukup tinggi, memiliki fondasi tata kelola yang kuat dan tidak terisolasi dari kebijakan provinsi,” ungkapnya.
Melalui kunjungan koordinasi ini, diharapkan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD, semakin solid. Sinergi yang berkelanjutan ini menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (red)