KABARCEPU.ID – Ketua DPRD Blora Mustopa memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, akan tetap menjadi prioritas anggaran meskipun daerah itu menghadapi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Blora pada Minggu, 30 November 2025 malam, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026. Rapat tersebut, sempat molor lima jam, namun akhirnya berhasil memenuhi kuorum dan rapat bisa digelar.
“Infrastruktur, terutama jalan, tetap kami anggarkan. Tahun depan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja lebih cepat,” tegas Mustopa.
Untuk diketahui, rapat paripurna tersebut, juga menetapkan Program Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dan menyetujui secara bersama Ranperda APBD 2026.
Pembahasan dalam rapat itu, fokus menyoroti pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada APBD 2026 sebesar Rp 370–376 miliar.
Fraksi Gerindra–Golkar menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada pusat.
Adapun Fraksi PDIP mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber penerimaan.
Kemudian Fraksi Nasdem mengkritisi pola pelaksanaan proyek APBD yang kerap terlambat dan baru dimulai menjelang akhir tahun anggaran.
Menanggapi berbagai masukan dari dewan, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan prioritas pembangunan.
“Fokus kami tetap pada layanan dasar dan infrastruktur. Serapan anggaran harus dimulai sejak awal tahun agar tidak molor,” tegas Bupati Arief.
Ia berkomitmen untuk mengawal percepatan pelaksanaan proyek dan memastikan APBD 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ***
