Desa Tutup, yang terletak di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, merupakan salah satu desa dengan potensi besar, meskipun dari sisi sumber daya alam minim, namun mereka memiliki semangat gotong royong yang kuat. Seperti desa-desa lain di Indonesia, kemajuan Desa Tutup sangat bergantung pada tata kelola Dana Desa yang akuntabel dan transparan.
Sejak program Dana Desa diluncurkan oleh pemerintah pusat, desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk Desa Tutup, mendapat suntikan anggaran pembangunan yang nilainya terus meningkat setiap tahun. Idealnya, dana ini menjadi bahan bakar utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperkuat perekonomian desa. Namun, efektivitas penggunaan Dana Desa sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sayangnya, dalam praktik di lapangan, masih ada keluhan dari sebagian warga Desa Tutup yang merasa tidak mengetahui dengan jelas ke mana arah penggunaan dana tersebut. Informasi mengenai jumlah Dana Desa yang diterima, proyek yang dilaksanakan, hingga siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, belum sepenuhnya terbuka atau terkomunikasikan dengan baik.
Padahal, transparansi adalah kunci agar Dana Desa benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga. Ketika masyarakat diajak terlibat sejak tahap perencanaan, mereka akan merasa memiliki program tersebut dan akan turut mengawasi pelaksanaannya. Musyawarah Desa (Musdes) seharusnya menjadi ruang partisipatif, bukan sekadar formalitas administratif. Warga Desa Tutup memiliki hak untuk tahu, menyuarakan pendapat, bahkan mengkritisi jika ada penyimpangan.
Selain forum tatap muka, transparansi juga bisa ditingkatkan melalui media informasi desa. Pemasangan papan pengumuman anggaran di balai desa, laporan berkala melalui grup WhatsApp warga, hingga penggunaan media sosial resmi desa bisa menjadi sarana efektif untuk membagikan informasi ke publik. Langkah-langkah sederhana ini dapat membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dan mencegah lahirnya kecurigaan.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tutup pun sangat penting. Sebagai wakil dari masyarakat, BPD harus aktif mengawal jalannya anggaran dan memastikan bahwa aspirasi warga benar-benar diakomodasi. Penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan agar mereka bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal.
Dengan transparansi, Dana Desa bisa menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi di Desa Tutup. Program padat karya tunai, pelatihan usaha kecil, pengembangan pertanian, serta pembangunan sarana umum akan lebih tepat guna jika dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Desa Tutup bisa menjadi contoh bagaimana pengelolaan Dana Desa yang baik mampu mendorong kemandirian dan kemajuan desa.
Sebaliknya, jika Dana Desa dikelola secara tertutup dan elitis, maka potensi konflik sosial akan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa akan menurun. Maka dari itu, sudah saatnya Desa Tutup menempatkan transparansi sebagai budaya dan komitmen bersama. Karena hanya dengan keterbukaan, Desa Tutup benar-benar bisa tumbuh sebagai desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.***
