Arsip Tag: DPRD Blora

Blora

Tragedi di Pembangunan Gedung SD di Cepu, DPRD Blora Sidak Lokasi Kejadian

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Sebuah tragedi yang menelan korban jiwa telah terjadi dalam proses pembangunan Gedung SD Negeri Gadon di Kecamatan Cepu.

Kejadian tersebut telah memicu respons dari anggota Komisi C DPRD Blora yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi kejadian pada Minggu, 23 Juli 2023.

Tragedi ini berawal dari insiden yang terjadi saat proses pembongkaran gedung lama SD pada Jumat, 21 Juli 2023.

Saat pembongkaran, runtuhan tembok bangunan mengakibatkan seorang pekerja bernama Solikin, 34 tahun, tewas dan seorang lainnya bernama Muhammad Isnaini mengalami luka-luka.

Dalam upaya penyelidikan lebih lanjut, anggota DPRD Blora, Darwanto dan Warsit, melakukan sidak di lokasi pembangunan.

Namun, mereka tidak menemukan pekerja atau penanggung jawab pekerjaan saat tiba di lokasi. Mereka berdiskusi dengan Kepala Desa Gadon, anggota komite, dua guru, dan perwakilan dari SD Negeri Gadon.

Salah satu temuan penting dalam sidak tersebut adalah bahwa hanya tali asih senilai Rp20 juta yang diberikan kepada korban dan keluarganya.

Anggota DPRD Blora, Warsit, menegaskan bahwa pentingnya memberikan asuransi kepada pekerja dalam setiap proyek konstruksi.

Ia mengatakan bahwa memberikan hanya tali asih adalah langkah yang tidak mencukupi, terutama ketika korban meninggalkan keluarga.

“Mestinya, korban mendapat asuransi. Tidak hanya tali asih,” kata Warsit

Korban tewas dalam insiden ini, Solikin, adalah seorang pekerja yang berasal dari dukuh Ningalan Desa Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban.

Solikin meninggal setelah menjalani perawatan medis selama 4 jam di RSUD Dr. Soeprapto Cepu pada hari yang sama dengan kejadian.

Muhammad Isnaini, korban yang mengalami luka-luka, menjelaskan bahwa mereka sedang membersihkan puing-puing bekas tembok yang baru saja diruntuhkan.

Dalam proses itu, mereka menyadari bahwa bangunan lama yang akan dibongkar tidak memiliki struktur penyangga yang memadai.

Kasus ini mengungkapkan kekurangan dalam keselamatan kerja dan perlindungan bagi pekerja konstruksi.

Anggota DPRD Blora mendesak perlunya penerapan asuransi bagi pekerja dalam setiap proyek, serta perhatian yang lebih besar terhadap faktor keamanan dalam proses konstruksi.

Tragedi ini juga menjadi pengingat penting tentang pentingnya memastikan keselamatan dan perlindungan pekerja di setiap tahap proyek pembangunan.***

Blora

Pemuda Harus Sadar Politik

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Tidak sedikit sekarang ini, sebagian pemuda enggan tahu dengan politik. Bahkan merasa bodo amat terhadap politik sebagai konsep bernegara. Hal ini menarik perhatian anggota DPRD Blora, Mochamad Muchklisin.

Politisi PKB ini, menyampaikan, kesadaran akan pentingnya terlibat dan pemilu sebagai prasyarat demokrasi sebagai sistem politik.

Harus diketahui bersama, kata Cak Sin sapaan akrabnya, dalam konsep bernegara tidak bisa menghindari adanya penyerahan sebagian wewenang dan keinginan kita kepada sebagian kecil orang untuk menentukan kehidupan secara bersama.

“Sebagian kecil orang itulah yang berwujud DPR, DPD, dan DPRD, yg dipilih selama 5 tahun sekali,” ujar dia, Selasa 20 Juni 2023.

Karena mereka mewakili mayoritas masyarakat, lanjut dia, selayaknya kita menitipkan wewenang dan keinginan kita pada orang yg memang menguasai dibidang bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.

“Menjadi pemilih cerdas bagi pemilih tentu akan membawa keterpilihan dari mereka yang memang layak untuk berada di posisi tersebut,” ujarnya.

Ada bebarapa hal yang harus dipertimbangkan, supaya menjadi pemilih cerdas. Diataranya, tahu dan mengerti siapa yg akan dipilih; Melihat visi misi program calon ataupun partai politik yang mengusungnya; Melihat dan pahami track record calon yang akan dipilih.

“Setelah itu, gunaka hak pilih dan awasi kinerjanya. Dengan kehati hatian dalam memilih berarti sudah menyumbang keterlibatan dalam bernegara,” ungkap pria ramah ini. ***

Blora

DPUPR Tangani Longsor Kali Lusi, Begini Tanggapan DPRD Blora

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, melakukan penanganan longsor aliran sungai Kali Lusi Dukuh Pesantren Desa Sembongin Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan masyarakat sekitar.

Rabu 31 Mei 2023, DPUPR Kabupaten Blora menyerahkan bantuan 150 bronjong untuk penanganan tersebut. Bantuan itu diterima oleh Kepala Desa Sembongin Muntaha di lokasi penanganan longsoran.

Anggota DPRD Blora, Supriedi bersyukur atas bantuan yang diberikan untuk penanganan tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Blora, terutama kepada DPUPR Blora dan jajarannya.

“Maturnuwun telah memberikan yang terbaik, bantuannya, untuk warga masyarakat Dukuh Santren Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo,” ungkap Supriedi saat meninjau lokasi.

“Saya sebagai wakil rakyat mengapresiasi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas PUPR, yang mana sangat proaktif dan responsif,” tambahnya.

Sehingga, kata dia, semua diharapkan masyarakat ini betul-betul bisa diwujudkan. Meskipun, saat ini progresnya bertahap.

“Artinya kita semua bareng-bareng. Kita semuanya, Insya Allah, mendukung ini sebagaimana tujuan bersama, masjid ini bisa berdiri lagi, dan bagaimana aliran sungai Kali Lusi ini bisa normal dan bisa berjalan sesuai alurnya agar tidak terjadi gerusan-gerusan yang menambah parah longsoran,” pungkas Supriedi

Ragam

Golkar Media Awards 2023, Siswanto Jadi Nominator

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menjadi salah satu nominator dalam ajang Golkar Media Awards 2023. Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Terpopuler.

Masuknya Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto sebagai salah satu Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten terpopuler tersebut, dilakukan secara voting oleh masyarakat Indonesia. Dan bisa diakses secara langsung melalui website resmi Partai Golkar, Kabargolkar.com.

Dari website kabargolkar.com terdapat menu voting bagi masyarakat untuk memberikan pilihan. Di dalamnya, terdapat nama-mama nominator Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Terpopuler tahun 2023.

Selain Siswanto Ketua DPD II Kabupaten Blora terdapat nominator lainnya itu adalah Akhmad Marjuki Ketua DPD Kabupaten Bekasi, Indah Putri Indriani Ketua DPD Kabupaten Luwu Utara, Fairid Naparin Ketua DPD Kota Palangkaraya, Rusli Prihatevy Ketua DPD Kota Bogor.

Selanjutnya, Sofya Edi Jarwoko Ketua DPD Kota Malang, Michela Elsiana Paruntu Ketua DPD Kabupaten Minahasa Selatan, Mudassir Hasri Gani Ketua DPD Kabupaten Barru, Bebby Nailufa Ketua DPD Kota Pontianak.

Kemudian, H.Rahmad Masud Ketua DPD Kota Balikpapan, Erry Sadewo Ketua DPD Kota Semarang, Sjaefudin Ketua DPD Kota Makasar, Hamdani Syahputra Ketua DPD Kabupaten Deli Serdang dan Afrizal Sintong Ketua DPD Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Siswanto dikenal sebagai anggota DPRD yang tegas dan bekerja keras serta cerdas di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Blora.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto mengatakan bahwa 15 nama politisi Golkar yang terdaftar dalam ajang Golkar Media Awards 2023 tersebut, menggunakan sistem voting oleh masyarakat Indonesia melalui media resmi internal Partai Golkar.

“Voting penghargaan Golkar Media Award 2023 ini dibuka pada 5 April hingga 5 Mei 2023. Masa voting yang sedang berjalan dapat diakses masyarakat untuk memilih politisi favorit mereka melalui link ini ,” tandas Siswanto.***

Blora

Pejabat Dilarang Bukber, INI Kata DPRD Blora

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Presiden RI Joko Widodo melarang bukber atau buka bersama bagi pejabat pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Terkait larangan itu, Anggota DPRD Kabupaten Blora, M Mukhlisin menyebut, pihaknya sepakat dengan larangan tersebut, selama itu diperuntukkan bagi pejabat pemerintahan dan ASN.

Kalau itu diberlakukan kepada masyarakat umum, dia mengaku tidak setuju. “Kalau ini berlaku untuk masyarakat, jelas saya tidak setuju,” ucapnya melalui aplikasi perpesanan, Sabtu 25 Maret 2023.

Menurutnya, sekarang ini gaya hidup hedon pejabat tinggi tengah menjadi sorotan. Dikatakan, keputusan tersebut adalah tepat.

Paling tidak, lanjut dia, kebijakan ini sebagai alat untuk mengerem gaya hidup hedon para pejabat tinggi. “Apalagi dengan memanfaatkan momen bulan Ramadhan untuk bukber dan bermewah-mewahan,” tegasnya.

Mukhlisin menegaskan, bahwa kegiatan buka bersama merupakan tradisi umat Islam selama bulan Ramadhan dan banyak mendatangkan kebaikan untuk sesama.

“Yang dilarang itu kan ASN dan para pejabat kalau masyarakat umum kan tidak dilarang buka bersama, mosok buka bersama di masjid dilarang kan gak?,” ujarnya.

Disampaikan, buka bersama sudah menjadi tradisi bangsa ini setiap bulan Ramadhan. Termasuk untuk menyediakan takjil di Masjid-Masjid juga Mushola. “Dan pahalanya sangat besar karena memberi buka bagi orang yang berpuasa, ” ujarnya.

Meskipun tidak ada larangan untuk buka bersama bagi masyarakat umum, dia mengingatkan maksud dari Presiden Jokowi untuk tetap menjaga diri agar Covid-19 tidak berkembang lagi.

Untuk diketahui, alasan Presiden Jokowi terkait larangan bukber adalah sebagai antisipasi meningkatnya kembali Covid-19 di masa peralihan, dari pandemi menuju ke endemi.

Disinggung tentang pihak-pihak yang menggiring opini masyarakat dengan isu keputusan Presiden tersebut seolah-olah anti Islam, Mukhlisin mengatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan.

“Lo ndak kok anti Islam, wong yang dilarang hanya pejabat dan ASN kok, warga masyarakat tetap bebas bukber, salah kalau ada pendapat seperti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, terkait regulasi tersebut baiknya menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Tengah.

“Kita ikuti keputusannya dan menunggu keputusan dari Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Yang pasti larangan ini untuk pejabat dan ASN, masyarakat tetap boleh melaksanakan buka bersama,” ujarnya.

Sebagai informasi, keputusan terkait larangan buka bersama oleh Presiden RI Joko Widodo telah disahkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Blora

Anggota Dewan Soroti Ketimpangan Gaji GTT dan PAUD

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, setelah mendengar masih adanya ketimpangan besaran gaji GTT yang diterima guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Gaji yang mereka terima, rerata masih berkisar antara Rp100.000 sampai Rp200.000. Tergantung dari kemampuan sekolah.

Sementara, untuk perhatian dari Pemkab Blora, sekira Rp250.000 yang dicairkan selama 4 bulan sekali.

Anggota Komisi D DPRD Blora, Supriedy, mulai melihat adanya ketidakseimbangan itu baru tahun 2019 saat dirinya mulai menjabat anggota DPRD Blora. Utamanya untuk guru tidak tetap atau GTT.

“Entah dasarnya waktu itu diambil dari mana, sehingga saat itu yang komisi D dapat data untuk guru PAUD dan guru TK, tidak semua dapat (anggaran) di luar yang sertifikasi,” terangnya.

Supriedy mengatakan, saat itu dirinya sudah membahas ketimpangan tersebut dengan Kepala Dinas Pendidikan yang lama.

“Saya tanyakan kepada Dinas Pendidikan dan saya panggil kepala dinasnya. Terkait adanya ketimpangan kesejahteraan,” ungkapnya.

Diperoleh informasi, bahwa ada persoalan ijazah yang belum keluar, proses, dan lain sebagainya.  “Seharusnya itu tidak dijadikan alasan adanya ketimpangan,” kata Supriedy.

Alasan APBD yang sedikit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan para pendidik, menurut Supriedy, tidak masuk akal.

“Tahun kemarin itu Silpanya mencapai Rp200 Miliar. Apa ini tidak gila? Ini yang tidak mampu APBDnya atau yang menata?” tukas Supriedy.

“Kalau saya dulu belum menjadi anggota DPRD dapat suara seperti itu mungkin saya diam saja. Karena saya sekarang duduk sebagai wakil rakyat dan yang megang anggaran itu DPRD, artinya anggarannya dipakai untuk apa saja, saya tau semua,” tambahnya.

Hal yang menurutnya tidak logis tersebut, seharusnya dilakukan perbaikan.

“Harus mendapat semua. Saat itu saya tidak menekankan nominal tapi pemerataan dulu. Data masuk dulu dan mendapatkan semua, baru di tahun berikutnya saya bicara, dapatnya berapa,” ujarnya.

Karena masih dianggap sedikit, baru dilakukan penataan.  “Pelan-pelan naik sedikit demi sedikit, dan itu tidak hanya guru paud dan guru TK. Termasuk GTT SMP dan juga yang lebih penting guru honorer,” terangnya.

Dia mengatakan, sebagai anggota dewan di komisi pendidikan, memiliki komitmen untuk memperjuangkan staf pendidik di Kabupaten Blora.

 

Dirinya juga berterima kasih kepada rekan-rekan satu komisi yang bersama-sama memperjuangkan nasib para guru di Blora.

Kepada seluruh kepala sekolah yang ditemui di lembaga masing-masing, ditekankan,  bahwa tindakan yang dilakukan atas kunjungan sewaktu-waktu bukanlah sidak.

“Namun, merupakan bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap pendidikan,” ujarnya. ***

Blora

Iwan, Caleg yang Bertekad Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora Partai Gerindra, Iwan Tri Handono, memantapkan dirinya maju dalam pergulatan politik tahun 2019 ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Mas Iwan, sapaan akrabnya, berangkat dari daerah pemilihan 2. Meliputi, Kecamatan Sambong, Kecamatan Cepu dan Kecamatan Kedungtuban.

Utamanya, dalam bidang pertanian, peternakan dan infrastruktur. “Suara petani harus didengar suara petani harus mendapat perhatian,” tandasnya.

Sebab, menurut dia, sektor pertanian saat ini manjadi primadona Kabupaten Blora. Terlebih, pertanian produktif berada di wilayah Blora Selatan yang juga menopang kebutuhan pangan di Kabupaten Blora.

Selain pertanian, bidang infrastruktur juga patut menjadi perhatian. Terutama di wilayah Kecamatan Cepu.

Menurutnya, perkembangan Cepu perlahan tapi pasti. ” Sehingga perlu mendapat perhatian penuh. Jangan lagi ada banjir dan jalan rusak di Cepu sebagai salah satu pusat perekonomian dan merupakan pusat kegiatan wilayah,” tandasnya.

Ditambahkan Mas Iwan, persoalan tata kota Cepu juga menjadi perhatiannya. “Tata kota yang baik adalah yang memperhatikan lingkungan hidup,” ungkap mantan  Mining Officer perusahaan tambang batubara, dan sekarang sebagai pelaku usaha kecil.***

Cepu

Iffah Kunjungi Korban Penggusuran

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.ID – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Iffah Hermawatri, kunjungi para korban penggusuran ditenda darurat yang didirikan di pinggiran kali Balun, Kecamatan Cepu, Kamis (17/8/2017).

Pada kesempatan itu, Iffah, berkomunikasi dengan para korban penggusuran. Dia  mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami oleh para korban penggusuran.

“Saya setuju dengan pemerintah yang bertujuan untuk menata Cepu. Tapi, kalau menyelesaikan masalah, jangan meninggalkan masalah baru,” ungkapnya, saat mengunjungi warga korban korban penggusuran.

Jika ingin melakukan normalisasi, lanjut dia, seharusnya dilakukan dari hulu hingga hilir. “Tidak tepat ditengah-tengah seperti ini, dengan membiarkan lokasi hulu dan hilir menyempit dan hanya melakukan pengerukan ditengah-tengah,” ujar politisi asal Cepu ini.

Anggota komisi D DPRD Blora, memberikan masukan kepada warga untuk kembali  mengirimkan permohonan audiensi, supaya segera mendapat respon. Karena sudah hampir dua pekan, surat permohonan yang kirim ke DPRD belum mendapatkan respon.

“Kalau ada warga yang meminta audiensi, berarti ada sesuatu yang penting dan perlu didengarkan dan mendapat perhatian,” kata dia, saat mengunjungi lokasi berdirinya tenda warga korban penggusuran.

Sementara, Darda Syahrizal, Ketua tim advokasi korban penggusuran rakyat Balun-Cepu, menyatakan surat permohonan audiensi sudah masuk di Sekretariat Dewan (Setwan) Blora. Menurutnya, audiensi tersebut untuk  mengadukan tindakan eksekutif yang sewenang-wenang dalam pengusuran. **