KABARCEPU.ID – Ketua DPRD Kabupaten Blora, Dasum, melakukan pelantikan dan peresmian pengangkatan Budi Susetiyono sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Blora yang tersisa masa jabatan 2019-2024.

Pelantikan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora pada Senin 11 Desember 2023. Budi Setiyono resmi menjabat sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Blora, menggantikan Agus Untoro yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Blora setelah bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar).

Usai dilantik, Budi Setiyono menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan menjadi wakil rakyat di Blora, menggantikan Tikun (Agus Untoro). Budi juga mengakui bahwa dirinya merasa grogi saat dilantik, karena tidak menyangka akan ditetapkan sebagai legislator.

“Bersyukur dan grogi, mas, karena saya tidak menyangka dilantik sebagai PAW DPRD Blora. Pada pileg 2019 kemarin saya mendapatkan suara di urutan ketiga. Saya dilantik PAW DPRD Blora kebetulan yang memperoleh suara di urutan kedua juga pindah partai, akhirnya saya yang diajukan,” ungkap Budi kepada wartawan.

Budi mengungkapkan bahwa pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, ia mendapatkan suara peringkat ketiga dengan total hanya 517 suara, karena caleg suara kedua, Bambang Sujarno, juga pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meskipun mengakui grogi, Budi Setiyono menyatakan kesiapannya untuk belajar lebih banyak terkait tugasnya ke depan, terutama terkait para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ini nantinya melanjutkan program-programnya Tikun. Karena perlu dipelajari selama menjabat hingga di pertengahan 2024 nanti. Enam bulan siap mengemban tugas. Karena saya pedagang sate, saya berangkat dari UMKM jadi siap menyuarakan,” ujar Budi.

KABARCEPU.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Arief Rohman atas pandangan umum fraksi-fraksi, akhirnya dimulai pada pukul 18.15 WIB, Kamis 30 November 2023. Sesuai jadwal, seharusnya rapat digelar pukul 13.00 WIB.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora HM Dasum didampingi Wakil Ketua DPRD Mustopa, Sakijan, dan Siswanto, serta anggota lainnya.

“Mari kita dengarkan jawaban Bupati Blora, Arief Rohman atas pandangan umum fraksi – fraksi untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang kedua yaitu penetapan Propemperda tahun 2024, dilanjutkan persetujuan dan penandatanganan berita acara persetujuan Peraturan Daerah tentang APBD 2024,” kata Dasum.

Setelah sambutan Ketua DPRD, dilanjutkan dengan pembacaan jawaban Bupati Arief Rohman atas pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam jawabannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi.

Bupati Arief Rohman juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi-fraksi. akan kami tindaklanjuti dengan OPD terkait, sesuai dengan kondisi keuangan daerah.” kata bupati.

Untuk diketahui, Bupati Blora Arief Rohman pun membacakan jawaban atas pandangan umum Fraksi – Fraksi, yang membahas terkait penyampaian aspirasi untuk pembangunan infrastruktur jalan dari Gondel, Ketringan hingga Bangoan, agar bisa dibangun di tahun 2024.

Dari Fraksi Demokrat – Hanura yang menekankan optalisasi pendapatan asli Daerah melalui pemungutan pajak retribusi, yang hasilnya untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan masyarakat.

Sementara dari Fraksi PPP, meminta agar peningkatan status dan honor para penjaga sekolah, untuk kesejahteraan mereka, selain itu juga penerapan bea siswa untuk siswa siswi yang berprestasi bisa diwujudkan, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2024. ***

KABARCEPU.ID – Sebanyak 320 siswa dan guru pendamping dari SMPN 1 Blora melaksanakan Outing Class di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, dalam rangka pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar dengan pemahaman mendalam tentang demokrasi langsung serta memperkuat nilai-nilai Pancasila yang mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, para pelajar dan guru pendamping mengikuti sesi pembelajaran yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh demokrasi.

Komisi D DPRD Blora, secara langsung memberikan materi kehidupan demokrasi untuk pelajar. Irma Isdiana, salah satu pembicara, memberikan pencerahan tentang sikap berdemokrasi yang baik dan benar, sambil mengimbangi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Achlif Nugroho Widi Utomo, dalam kesempatan menyampaikan, pentingnya demokrasi dalam menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dan nyaman.

Dia juga mengingatkan para siswa bahwa kesuksesan dapat diraih melalui tekun beribadah, patuh kepada orang tua, dan kerja keras yang konsisten.

Siti Rochmah Yuni Astuti, anggota Komisi D DPRD Blora, menjelaskan bahwa kegiatan Outing Class ini adalah bagian dari Proyek Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan inovasi baru yang diperkenalkan oleh SMPN 1 Blora.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pembelajaran langsung di lapangan dan memperkenalkan para siswa kepada para anggota Dewan.

Melalui pertemuan ini, para siswa tidak hanya memahami tugas dan fungsi Anggota Dewan, tetapi juga menggali makna dari berbagai istilah politik seperti AKD (Alat Kelengkapan Dewan), Partai, Komisi, dan Fraksi.

Mereka juga diberi wawasan mendalam tentang proses menjadi Anggota Dewan dan arti sejati dari demokrasi.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah sesi tanya jawab antara para siswa-siswi dan Anggota Dewan.

Para siswa dengan penuh semangat mengajukan pertanyaan, menunjukkan antusiasme mereka untuk memahami aspek-aspek penting dalam sistem demokrasi.

Banyak dari mereka bahkan menunjukkan minat untuk terlibat dalam dunia politik, dengan harapan dapat berperan aktif di jalur legislatif.

Kepala SMPN 1 Blora, Ainur Rofiq, berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman berharga bagi siswa-siswi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membentuk generasi muda yang demokratis, berwawasan Pancasila, dan aktif dalam kehidupan politik.

Dia menekankan pentingnya pemahaman politik sehat sejak dini agar para pelajar dapat menjadi pemilih yang cerdas dan berpikiran kritis di masa depan.

Dalam era ini yang penuh dengan kompleksitas politik, Outing Class SMPN 1 Blora menjadi tonggak bersejarah dalam pendidikan demokrasi.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, para siswa diharapkan dapat membentuk masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan negara mereka.***

KABARCEPU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2023.

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Blora dan menjadi sorotan utama dalam perubahan kebijakan keuangan daerah.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo, menjelaskan bahwa dalam Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2023, terdapat penekanan pada kebijakan pendapatan yang difokuskan pada sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dalam perkembangannya, pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 dipengaruhi oleh perubahan asumsi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Diperkirakan pendapatan daerah akan mencapai sebesar Rp2.356.806.209.000. Ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp76.622.403.000 dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD TA 2023 yang sebesar Rp2.280.183.806.000.

Achlif menambahkan bahwa dalam Rancangan APBD Perubahan ini, belanja daerah mengalami kenaikan dari Rp2.280.183.806.000 menjadi Rp2.402.761.986.733.

Belanja daerah dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Sementara itu, dalam hal pembiayaan daerah, Achlif menjelaskan bahwa pembiayaan daerah mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Achlif juga memaparkan perubahan dalam Pendapatan Daerah (PAD) sebelum perubahan, yang mencapai Rp2.280.183.806.000, meningkat menjadi Rp2.367.862.209.000 setelah perubahan, dengan selisih sebesar Rp87.678.403.000.

Adapun dalam hal belanja, sebelum perubahan Rp2.280.183.806.000 dan setelah perubahan menjadi Rp2.413.817.968.733, dengan selisih mencapai Rp133.634.180.733, menghasilkan surplus sebesar Rp45.955.777.733.

Terakhir, Achlif menyampaikan bahwa pengeluaran sebelum perubahan dalam pembiayaan daerah sebesar Rp100.000.000.000, yang meningkat menjadi Rp160.955.777.733 setelah perubahan, dengan selisih sebesar Rp60.955.777.733.

Sementara pengeluaran sebelum perubahan dalam hal lainnya adalah Rp100.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi Rp115.000.000.000.***

KABARCEPU.ID – Ketua DPRD Blora, Dasum menegaskan, jika pengesahan APBD Perubahan tahun 2023 tidak molor.

Penegasan itu disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPRD Blora dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023 di ruang pertemuan DPRD Blora, Rabu 20 September 2023.

“Tidak molor, memang ini batas akhirnya, akhir September. Tapi ini termasuk cepet lah,” kata Dasum kepada kepada wartawan.

Dirinya sebagai wakil masyarakat yang harus memenuhi kepentingan rakyatnya.

“Apa kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi saat seperti ini. Suatu Contoh kekerungan air ini butuh biaya berapa. Untuk kepentingan masyarakat yang didahulukan,” jelas Dasum.

“Terkait Kekeringan air ini kan kita sudah massif, karena ini udah agak parah untuk kekeringan, nanti kita akan programkan tahun 2024, mana yang ada sumbernya harus kita gali,” ujar Dasum.

Sebelumnya, tahapan pembahasan APBD perubahan 2023 tersebut dinilai lambat oleh beberapa fraksi di tubuh DPRD Blora sendiri.

Adapun secara kolektif, beberapa fraksi tersebut mengadakan konferensi pers dengan tujuan meminta percepat pengesahan P-APBD 2023, di Ruang Lobby DPRD Blora, Jumat 15 September 2023.

Tujuan tersebut didasari agar anggaran perubahan nantinya segera bisa dimanfaatkan untuk masyarakat tanpa mengulur waktu yang lama.

Seperti disampaikan Anggota DPRD Blora, Supardi. Dia menyampaikan, pengesahan perubahan yang menunggu akhir bulan hanyalah mengulur waktu.

Menurutnya, tidak ada kejelasan dalam pembahasan perubahan tersebut.

“Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera di-tok. Kasihan masyarakat di bawah yang menunggu adanya anggaran,” ucap Supardi

“Terlebih soal pengairan. Kalau ini molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia. Perkiraan Oktober kan sudah masuk musim penghujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,” jelas Supardi.

Pria yang merupakan anggota DPRD fraksi Golkar yang juga anggota Banggar itu juga menyampaikan, setidaknya ada silpa sebesar Rp 122 Miliar.

Hanya, terdapat silpa bebas sebesar Rp34 Miliar yang akan dianggarkan untuk pilkada sesuai arahan Mendagri.

Selain itu, dari fraksi Demokrat yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto mengatakan, juga terkait pembayaran BPJS kesehatan yang perlu dibayarkan.

Jika tak terbayarkan, jelas akan merugikan masyarakat Blora.

“Pembayaran BPJS kesehatan Blora ini masih kekurangan dana sekitar Rp1,8 Miliar. Atau setara dengan 10 bulan setengah,” ucapnya.

“Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI nya. Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat. Yang sakit harus segera terlayani,” tegasnya.

Anggota DPRD fraksi PPP, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran untuk kegiatan fisik.

“Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut. Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat.

Jika tak segera difinalkan ini akan semakin memperparah kondisi.

Apapun anggaran ini akan bisa dilakukan setelah pembahasan selesai. Susah sekali jika se bulan tidak selesai. Tentu kami memikirkan akan ada banyak agenda mangkrak,” tutur politikus PKB itu. ***