KABARCEPU.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Jabanusa kembali mengadakan kegiatan Lokakarya Media dalam rangka meningkatkan peran Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dalam industri hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu 5 Juli 2023
Kegiatan lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan KKKS Jabanusa dan sekitar 43 perwakilan media dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Acara ini dibuka oleh Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi, yang menyampaikan pentingnya peran program PPM dalam mencapai ketahanan energi. Kesempatan itu, dia menekankan pentingnya peran media dalam memberikan informasi tentang industri hulu minyak dan gas serta berperran memberikan masukan.
Dalam pengembangan industri hulu minyak dan gas, SKK Migas dan KKKS membutuhkan dukungan dari media. Media memiliki peran penting dalam memberikan pemberitaan yang edukatif kepada masyarakat serta memberikan masukan dan koreksi bagi pengembangan industri ini. Oleh karena itu, SKK Migas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas kontribusinya dalam memberitakan industri hulu minyak dan gas.
Selama ini, pemberitaan tentang industri hulu minyak dan gas cenderung positif dengan persentase 97% pemberitaan positif, 2,7% pemberitaan netral, dan 0,3% pemberitaan negatif. “SKK Migas tetap terbuka terhadap masukan dan koreksi,” kata Nurwahidi.
Pada kesempatan tersebut, Joko Susanto, pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, memberikan materi mengenai pentingnya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dalam tata kelola usaha hulu minyak dan gas di Indonesia. Dia juga menjelaskan regulasi dan tata kelola industri migas.
PPM adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari rencana AMDAL dan melibatkan supervisi dan otorisasi dari SKK Migas. Program PPM juga mengharuskan adanya mitigasi sosial dan mendukung kelancaran operasi perusahaan.
“Dalam menjalankan program PPM, pelaku SKK Migas dan KKKS Jabanusa jelas perlu bersinergi dengan pemerintah kabupaten terkait agar program-program PPM bisa direncanakan dan dijalankan secara sinkron,” kata Joko.
Selain itu, SKK Migas dan KKKS Jabanusa disarankan untuk memiliki peta penerima manfaat kegiatan PPM agar dapat mengetahui wilayah yang belum tersentuh oleh program ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh operasi perusahaan migas.
Joko menegaskan bahwa Indonesia masih menganut pilar demokratis. Oleh karena itu, rekan-rekan media haruslah memberikan informasi yang akurat dan tidak merusak tatanan demokrasi.
Dengan berkumpulnya rekan-rekan media, diharapkan mereka dapat saling bantu dalam memberikan berita yang sesuai sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang industri hulu minyak dan gas.
Kegiatan Lokakarya Media Periode II ini ditutup dengan kunjungan ke Rumah Atsiri, dimana rekan-rekan media mendapatkan edukasi tentang sejarah Rumah Atsiri serta proses produksi minyak atsiri itu sendiri.
SKK Migas sebagai satuan kerja yang bertugas mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, melalui kegiatan ini berharap dapat terus memperbaiki diri dengan dukungan dari media serta menjalin sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk mencapai kemakmuran rakyat dan menjaga ketahanan energi nasional.***
