Oleh : Siti Lestari
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDIP, Sulistyorini. Perempuan dari Banteng moncong putih ini, pada Jumat 5 Mei 2023 pagi, melalui LPP Kinasih Blora, mengisi Jumat berkah. Dengan membagikan 20 botol jamu tradisional kepada guru SLB.
Mayoritas guru di sini adalah perempuan. Secara simbolis, jamu tradisional tersebut diterima oleh salah satu wakil guru pengajar SLB.
Jamu Jawa dengan brand JAGERAS yang dibagikan itu, merupakan hasil karya LPP Kinasih. Dikerjakan langsung oleh ibu-ibu anggota lembaga ini. Hal tersebut menjadi bukti riil bahwa tugas LPP Kinasih.
Tidak hanya melakukan pendampingan kasus perempuan saja. Tapi sekaligus melakukan pemberdayaan ekonomi pada perempuan, baik korban atau non korban.
Produk JAGERAS yaitu jamu seger waras, terbuat dari bahan alami. Berupa empon-empon yang terdiri dari kunyit, jahe, kunyit putih,lempuyang, dan kencur. Tambahan bahan lain, berupa daun suruh atau akrab disebut daun sirih. Serta bahan lainnya, seperti asam Jawa plus jeruk nipis.
Varian rasa yang dibuat diantaranya, kunyit asem, beras kencur, jahe puyang, kunyit putih, wejah (untuk melancarkan ASI). Produk JAGERAS sendiri dinyatakan lolos uji laboratorium. Jamu brand ini juga sudah terdaftar PIRT, sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sudah berlebel khalal.
Jadi, bagi semua elemen masyarakat yang sudi membeli produk JAGERAS sama halnya dengan membantu perempuan. Yang nota bene belum survive secara ekonomi.
Berawal dari pendampingan kasus siswa SLB yang hamil, sebagai korban pemerkosaan, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bu Sulistyorini setiap saat bisa memantau keadaan korban sampai sekarang melalui LPP Kinasih.
Karena kedua lembaga ini, DPR dan LPP Kinasih, memiliki misi yang sama. Kemudian, keduanya sepakat untuk melakukan pendampingan di ranah grasrood. Meskipun dari pemkab sendiri belum ada suport yang jelas. Justru suport dari pusat yaitu Komnas perempuan sudah diperoleh.
Blora, yang nota bene kota kecil, dengan kategori kota miskin dengan Indeks pembangunan gender rendah. Memiliki segudang masalah tentang perempuan. Sayangnya pemerintah, selama ini belum bisa menginventarisir masalah-masalah perempuan. Yang berdampak pada kualitas SDM perempuan yang rendah. Seperti tingginya angka pernikahan dini, stunting, kasus perceraian, KDRT dan masih banyak lagi.
Keberadaan wakil perempuan, mestinya bisa menjadi oase di tengah permasalahan perempuan. Ketidakpekaan anggota dewan perempuan terhadap masalah perempuan menjadikan kursi perempuan DPR percuma untuk di duduki. Banyak anggota dewan perempuan yang selama ini tidak paham masalah perempuan sendiri.
Kita butuh wakil perempuan yang peka terhadap masalah perempuan. Tidak hanya peka dan peduli saja. Kalau di ranah DPR, sudah sepatutnya anggota dewan bisa membawa perubahan secara positif bagi masyarakat, yang terkadang tidak paham tentang masalahnya sendiri. ***
Penulis adalah Ketua LPP Kinasih Blora
