KABARCEPU.ID – Ketua DPRD Blora, Dasum menegaskan, jika pengesahan APBD Perubahan tahun 2023 tidak molor.
Penegasan itu disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPRD Blora dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023 di ruang pertemuan DPRD Blora, Rabu 20 September 2023.
“Tidak molor, memang ini batas akhirnya, akhir September. Tapi ini termasuk cepet lah,” kata Dasum kepada kepada wartawan.
Dirinya sebagai wakil masyarakat yang harus memenuhi kepentingan rakyatnya.
“Apa kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi saat seperti ini. Suatu Contoh kekerungan air ini butuh biaya berapa. Untuk kepentingan masyarakat yang didahulukan,” jelas Dasum.
“Terkait Kekeringan air ini kan kita sudah massif, karena ini udah agak parah untuk kekeringan, nanti kita akan programkan tahun 2024, mana yang ada sumbernya harus kita gali,” ujar Dasum.
Sebelumnya, tahapan pembahasan APBD perubahan 2023 tersebut dinilai lambat oleh beberapa fraksi di tubuh DPRD Blora sendiri.
Adapun secara kolektif, beberapa fraksi tersebut mengadakan konferensi pers dengan tujuan meminta percepat pengesahan P-APBD 2023, di Ruang Lobby DPRD Blora, Jumat 15 September 2023.
Tujuan tersebut didasari agar anggaran perubahan nantinya segera bisa dimanfaatkan untuk masyarakat tanpa mengulur waktu yang lama.
Seperti disampaikan Anggota DPRD Blora, Supardi. Dia menyampaikan, pengesahan perubahan yang menunggu akhir bulan hanyalah mengulur waktu.
Menurutnya, tidak ada kejelasan dalam pembahasan perubahan tersebut.
“Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera di-tok. Kasihan masyarakat di bawah yang menunggu adanya anggaran,” ucap Supardi
“Terlebih soal pengairan. Kalau ini molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia. Perkiraan Oktober kan sudah masuk musim penghujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,” jelas Supardi.
Pria yang merupakan anggota DPRD fraksi Golkar yang juga anggota Banggar itu juga menyampaikan, setidaknya ada silpa sebesar Rp 122 Miliar.
Hanya, terdapat silpa bebas sebesar Rp34 Miliar yang akan dianggarkan untuk pilkada sesuai arahan Mendagri.
Selain itu, dari fraksi Demokrat yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto mengatakan, juga terkait pembayaran BPJS kesehatan yang perlu dibayarkan.
Jika tak terbayarkan, jelas akan merugikan masyarakat Blora.
“Pembayaran BPJS kesehatan Blora ini masih kekurangan dana sekitar Rp1,8 Miliar. Atau setara dengan 10 bulan setengah,” ucapnya.
“Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI nya. Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat. Yang sakit harus segera terlayani,” tegasnya.
Anggota DPRD fraksi PPP, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran untuk kegiatan fisik.
“Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut. Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat.
Jika tak segera difinalkan ini akan semakin memperparah kondisi.
Apapun anggaran ini akan bisa dilakukan setelah pembahasan selesai. Susah sekali jika se bulan tidak selesai. Tentu kami memikirkan akan ada banyak agenda mangkrak,” tutur politikus PKB itu. ***
