Baginya, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah untuk menambah pemasukan tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.
“Ada beberapa sekolah cukup kreatif, dia membangun dengan mengundang alumni, itu boleh tapi bukan siswa, kasihan siswanya,” tandasnya.
Tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Gubernur juga mengaku peran masyarakat sangat membantu, apabila masyarakat menemukan hal serupa agar segera melaporkannya.
“Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung tunjuk Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang, maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.
Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan, dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.
Pungutan tersebut itu dilakukan pada tahun 2022 dengan total dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala yang sudah mencapai 40 persen.
Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar, 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu serta 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
KONTEN PILIHAN UNTUK ANDA
