“Resiko ini berbanding lurus dengan panjang dan kedekatan perbatasan dengan kepala sumur, yang tentunya berdampak pada Blora dalam bentuk eksternalitas negatif, seperti pencemaran udara dan pengurangan volume air Sungai Bengawan Solo,” ujarnya.
Imam Djoko dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terkait eksternalitas negatif, pihaknya telah menyampaikan kepada Bappenas untuk dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
“Kementerian Keuangan akan merumuskan pembagian, namun data teknis mengenai jarak dan eksternalitas negatif akan ditangani oleh kementerian terkait,” jelas Imam.
“Yang perlu kita mulai bahwa yang akan melakukan lead dalam penyediaan data itu siapa, lalu apabila data ini sudah tersedia harus diverifikasi dan validasi oleh kementerian/lembaga” tambahnya
Direktur BPKP juga menambahkan bahwa perhitungan terkait eksternalitas negatif membutuhkan peran aktif Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengumpulkan dan memverifikasi data yang relevan.
“Yang menjadi Concern kita ini yaitu pada perhitungan eksternalitas negatif. Sebenernya ini mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup. Juga nanti untuk penentuan variabel yang lebih bebas terkait jarak dan lain lain, penting untuk melibatkan Kementerian lingkungan hidup.
Sebagai penutup, Sumule Tumbo menegaskan akan dilaksanakan rapat koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait guna memastikan data dan variabel yang digunakan dalam penentuan persentase DBH Migas untuk Kabupaten Blora.
KONTEN PILIHAN UNTUK ANDA
