KABARCEPU.ID – Pemerintah Kabupaten Blora tengah gencar melakukan upaya pembersihan piutang pajak kendaraan bermotor.
Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan penerapan skema proporsi opsen yang akan berlaku mulai tahun 2025.
Pihak pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor mereka.
Bagi wajib pajak yang kendaraannya mengalami kerusakan atau hilang, diminta untuk membuat pernyataan.
Dengan demikian, data piutang pajak kendaraan bermotor dapat lebih akurat dan valid.
“Karena tidak semua piutang riil. Kadang ada kendaraan yang rusak atau hilang. Sehingga, yang bersangkutan harus membuat pernyataan,” jelas Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Ika Wulan Prafitri.
Dijelaskan, sekarang ini masuk masa peralihan dari skema bagi hasil menuju skema proporsi opsen.
Sehingga, pihaknya terus melakukan upaya pembersihan piutang.
Kabupaten Blora berhasil membukukan pendapatan yang signifikan dari sektor pajak kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, total pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mencapai Rp387 miliar selama periode 2021 hingga 2023.
Adapun rincian pendapatan tersebut, Pemkab Blora menerima pendapatan sebesar Rp126.260.266.392 pada tahun 2021, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi Rp123.299.885.066 di tahun 2022.
Lalu pada tahun 2023, jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai Rp137.768.420.701.
Pendapatan itu diperoleh dari bagi hasil antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Blora, masing-masing dengan porsi 70% dan 30% dari total pajak yang diperoleh.
Porsi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, pada tahun 2024 berjalan , Kabupaten Blora mengalami penurunan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data hingga 11 Oktober 2024, pendapatan PKB di Blora tercatat sebesar Rp 64,76 miliar, turun 0,88% atau sekitar Rp573 juta dari tahun 2023 yang mencapai Rp 65,33 miliar.
“Skema bagi hasil itu tidak diterapkan di tahun 2025. Nanti akan menggunakan skema proporsi opsen, sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, yang akan diterapkan mulai 5 Januari 2025,” ujarnya, Sabtu 2 November 2024.
Dengan opsen tersebut, kata dia, Pemkab Blora mendapat porsi yang lebih banyak.
“Kabupaten mendapat 40 persen. 60 persen untuk provinsi. Untuk itu kita mulai sinergi untuk menyelesaikan tunggakan yang belum terbayar,” kata dia.***
