KABARCEPU.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, setelah mendengar masih adanya ketimpangan besaran gaji GTT yang diterima guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Gaji yang mereka terima, rerata masih berkisar antara Rp100.000 sampai Rp200.000. Tergantung dari kemampuan sekolah.
Sementara, untuk perhatian dari Pemkab Blora, sekira Rp250.000 yang dicairkan selama 4 bulan sekali.
Anggota Komisi D DPRD Blora, Supriedy, mulai melihat adanya ketidakseimbangan itu baru tahun 2019 saat dirinya mulai menjabat anggota DPRD Blora. Utamanya untuk guru tidak tetap atau GTT.
“Entah dasarnya waktu itu diambil dari mana, sehingga saat itu yang komisi D dapat data untuk guru PAUD dan guru TK, tidak semua dapat (anggaran) di luar yang sertifikasi,” terangnya.
Supriedy mengatakan, saat itu dirinya sudah membahas ketimpangan tersebut dengan Kepala Dinas Pendidikan yang lama.
“Saya tanyakan kepada Dinas Pendidikan dan saya panggil kepala dinasnya. Terkait adanya ketimpangan kesejahteraan,” ungkapnya.
Diperoleh informasi, bahwa ada persoalan ijazah yang belum keluar, proses, dan lain sebagainya. “Seharusnya itu tidak dijadikan alasan adanya ketimpangan,” kata Supriedy.
Alasan APBD yang sedikit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan para pendidik, menurut Supriedy, tidak masuk akal.
“Tahun kemarin itu Silpanya mencapai Rp200 Miliar. Apa ini tidak gila? Ini yang tidak mampu APBDnya atau yang menata?” tukas Supriedy.
“Kalau saya dulu belum menjadi anggota DPRD dapat suara seperti itu mungkin saya diam saja. Karena saya sekarang duduk sebagai wakil rakyat dan yang megang anggaran itu DPRD, artinya anggarannya dipakai untuk apa saja, saya tau semua,” tambahnya.
Hal yang menurutnya tidak logis tersebut, seharusnya dilakukan perbaikan.
“Harus mendapat semua. Saat itu saya tidak menekankan nominal tapi pemerataan dulu. Data masuk dulu dan mendapatkan semua, baru di tahun berikutnya saya bicara, dapatnya berapa,” ujarnya.
Karena masih dianggap sedikit, baru dilakukan penataan. “Pelan-pelan naik sedikit demi sedikit, dan itu tidak hanya guru paud dan guru TK. Termasuk GTT SMP dan juga yang lebih penting guru honorer,” terangnya.
Dia mengatakan, sebagai anggota dewan di komisi pendidikan, memiliki komitmen untuk memperjuangkan staf pendidik di Kabupaten Blora.
Dirinya juga berterima kasih kepada rekan-rekan satu komisi yang bersama-sama memperjuangkan nasib para guru di Blora.
Kepada seluruh kepala sekolah yang ditemui di lembaga masing-masing, ditekankan, bahwa tindakan yang dilakukan atas kunjungan sewaktu-waktu bukanlah sidak.
“Namun, merupakan bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap pendidikan,” ujarnya. ***
