PKN dan Peserta Tuntut Hasil Tes Perades Dibatalkan

IMG 20220127 WA0001

KABARCEPU.ID – Proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Blora menyisakan sejumlah dugaan kecurangan terkait tahapan tes CAT yang baru saja selesai dilakukan di Semarang. Hal ini  membuat geram para peserta yang tidak lolos tes.

Akibatnya, mereka bersama Pemantau Keuangan Negara (PKN) menggelar aksi unjuk rasa menolak hasil tes CAT pemilihan perangkat desa di Blora, Kamis (27/1).

“Mosok tes dilaksanakan 21 Januari tapi tanggal 20 nilainya sudah keluar, dan itu persis dengan jumlah nilai saat tes CAT (Computers Assisted Test). Ini permainan apa?” ujar salah satu peserta aksi.

Dengan membawa poster berisi tuntutan dan kecaman, massa yang berkumpul di lapangan Kridosono  berjalan menuju kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Blora. Selanjutnya berorasi di depan kantor Bupati Blora dengan pengawalan ketat aparat.

“Kecurangan itu massif, bukan isu seperti banyak kata pejabat. Buktinya kehadiran ratusan peserta perwakilan dari berbagai desa dan kecamatan dalam aksi ini. Kami mendesak DPRD membentuk Pansus,” ujar Seno Margo Utomo anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang juga koordinator lapangan dalam aksi tersebut.

AVvXsEiE1t57Cxo50Q4qb2jt d0CQRFdXkKMHYEjPeQ1 0SWmx2RYuO5fUiE5KF5qM0EArqLWlrZ4JUk4vPvX UyTJ3ejN6w23xNY5vAcxMHD1LLQmi4ZpH3duFrNjWA0jiBoE5tyqu1RRFIaW8dLv0DZbL2Vj7glS8kj1sYqfWr1IkqX0cdrawM1MbOHe1hLA=w640 h480

Massa yang berorasi, lanjut Seno, sengaja membelakangi kantor DPRD dan Pemkab karena selama ini mereka “buta dan tuli” seakan-akan  tidak melihat kecurangan massif yang terjadi.

“Itu malah dibilang isu. Juga karena Pemkab mencla mencle sikapnya,  merasa gak tanggung jawab jika ada masalah dalam tes CAT,” ujarnya.

Peserta aksi juga menyampaikan  petisi penolakan terhadap hasil tes Perades  dari berbagai desa.

“PKN sudah mengajukan permohonan audit forensik komputer CAT tes perades ke Lembaga Negara untuk menguji kecurangan tes CAT. Langkah hukum kita akan ajukan gugatan ke PTUN,” ujar Seno Margo Utomo.

Sementara itu Sukisman, Ketua PKN Blora, menambahkan pihaknya juga bersurat ke Presiden Jokowi, Mendagri dan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Blora.

“Aksi tersebut dilakukan, diduga saat tes CAT peserta mengalami sejumlah kejanggalan, diantaranya pengaturan nilai, server yang  trouble dan isu jual beli jabatan. Kami yakin bahwa sekecil apapun kecurangan yang disembunyikan, pasti Allah akan membukanya kepada kami,” ujarnya.

Aksi massa ini berakhir dengan tertib, setelah mereka melakukan orasi di depan kantor Bupati Blora.***