KABARCEPU.ID – Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax, mengunjungi Kabupaten Blora untuk meninjau progress pemanfaatan dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan di tiga desa, Kamis (6/10/2022).
Ikut mendampingi kunjungan Dirjen, Bupati Blora H. Arief Rohman, bersama dengan Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu dan Plt Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah.
Kunjungan diawali ke Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, yakni di rumah tokoh masyarakat sedulur sikep Sambong, Mbah Pramugi. Setelah itu, Dirjen kemudian mengunjungi Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, dan terakhir di Desa Tempuran, Kecamatan Blora.
Dirjen Astera mengemukakan, kunjungannya ke Blora dalam rangka untuk melihat seberapa jauh keberhasilan dana-dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. Diketahui, selain ditransfer ke pemprov, pemkab, atau kota, dana dari pemerintah pusat juga ada yang ditransfer langsung ke desa.
Dikatakan Drs. Astera, dana yang disalurkan Pusat kepada daerah, khususnya desa diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dapat mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Blora.
Menurutnya, ada tiga hal penting dalam penggunaan dana desa di tahun 2022, pertama ada BLT Desa yang jumlahnya 40 persen, kedua untuk ketahanan pangan dan ketahanan hewani, dan ketiga untuk program pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya padat karya tunai.
Bupati Arief Rohman menyambut baik kedatangan Dirjen Perimbangan Keuangan ke Blora itu. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa.
“Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, dana desa, bantuan keuangan, dan lainnya, bisa kita manfaatkan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Blora,” jelasnya.
Saat mengunjungi tiga desa di Blora, Dirjen Perimbangan Keuangan mengapresiasi adanya inovasi dan kreativitas pihak desa dalam pemanfaatan dana dari Pemerintah Pusat. Sehingga mampu memacu perekonomian dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.
Seperti halnya di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon. Dimana BUMDes di desa tersebut memiliki berbagai unit usaha seperti sablon konveksi dan percetakan, pengelolaan air bersih pamsimas, pariwisata, kemudian pertanian dan perikanan.
Sementara itu, saat di Desa Tempuran, Dirjen Astera juga mengapresiasi peran pemerintah desa yang telah mendorong pengembangan sektor pariwisata hingga perekonomian masyarakat.
Tempuran, saat ini menjadi salah satu destinasi para wisatawan Blora dan sekitarnya untuk menikmati wisata air dan menikmati sajian kuliner. Tak hanya itu, juga memiliki potensi agrowisata maupun pertanian.
“Saya ingin mengapresiasi pak Kades Tempuran. Pengembangan desa wisata disini luar biasa. Beberapa tempat dikelola dengan baik, jadi restoran, jadi tempat wisata yang saya rasa ini merupakan sumber penghidupan warga desa tempuran bahkan desa disekitarnya,” papar Dirjen.
Di Desa Sambongrejo, Dirjen mengaku melihat adanya kemajuan di desa tersebut, dimana dalam pembangunanya digabungkan dengan kearifan lokal. Termasuk untuk ketahanan pangan yang ada di desa tersebut.
“Nilai-nilai yang ada disini, sedulur sikep ini, betul-betul dijalankan disini sehingga terlihat hasilnya, perkebunan, ketahanan pangan hewani ada ikan, sapi kambing ayam juga tadi ada,” tandasnya. Selain itu desa tersebut juga telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Blora berbasis budaya kearifan lokal.
Terpisah, Kades Bangsri, Laga Kusuma menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dari pemerintah untuk memajukan desanya. Ia mencontohkan pembangunan desa wisata Kampung Pelangi yang ada di desanya juga dianggarkan dari dana desa secara padat karya dengan melibatkan warga.
“Dulunya Desa Bangsri ini desa tertinggal, desa termiskin, Alhamdulillah Desa Bangsri sekarang bisa berkembang Pak, mohon doanya kedepannya agar bisa menjadi desa maju,” terang Kades Laga.
Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, Kepala Dinas PMD, Kepala BPPKAD, Camat dan Forkopimcam setempat, Kades dan perangkat desa setempat.***
