KABARCEPU.ID – Bupati Blora, Arief Rohman, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Blora.
Baru-baru ini, Bupati Blora mengusulkan penambahan kuota SMA Negeri dan SMK Negeri sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh anak di Blora mendapatkan akses pendidikan yang layak hingga jenjang menengah atas, sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Menurut Bupati Arief Rohman, masih banyak kecamatan di Blora yang berjarak cukup jauh dari lokasi SMA Negeri maupun SMK Negeri. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam upaya pemerataan pendidikan.
Bupati ingin tahu seberapa banyak lulusan SMP/MTs sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sederajat, utamanya SMA/SMK Negeri.
“Kalau memang angkanya kecil, maka perlu didorong agar ada penambahan kuota SMA atau SMK Negeri di Kabupaten Blora,” ujar Bupati Arief Rohman.
Data yang disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, juga menguatkan urgensi ini.
Saat ini, daya tampung sekolah negeri di Blora masih rendah, dengan hanya sekitar 35 persen lulusan SMP/MTs sederajat yang bisa terserap ke sekolah negeri.
Sisanya terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta atau bahkan mencari pendidikan di luar wilayah Blora.
Jika pendirian sekolah baru membutuhkan waktu yang panjang, solusi lain dapat ditempuh dengan menambah daya tampung sekolah negeri yang sudah ada. Salah satu yang menjadi sorotan adalah SMA Negeri 1 Cepu.
“Seperti contohnya SMA Negeri 1 Cepu itu lahannya sudah penuh dan sempit, sedangkan peminatnya sebenarnya banyak,” kata Arief Rohman.
Untuk itu, ada usulan untuk melakukan tukar guling lahan dengan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang lebih luas.
“Usulnya agar SMAN 1 Cepu pindah ke lahan bekas SD internasional yang kini dipakai SDN 3 Balun, depan Hotel Mega Bintang Cepu. Tolong ini dikaji,” ungkap Bupati Blora.
Langkah ini, kata Arief, diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas siswa di SMA Negeri 1 Cepu.
Budi Santoso dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah menyoroti potensi penambahan SMA atau SMK Negeri di wilayah Todanan dan Kradenan. Kedua wilayah ini memiliki jumlah lulusan SMP/MTs sederajat yang tinggi, namun belum memiliki fasilitas SMA/SMK Negeri. Ini menjadi titik strategis untuk penambahan kuota SMA Negeri di Blora.
Bupati Blora juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Tujuannya adalah memetakan wilayah mana saja yang paling potensial untuk penambahan kuota SMA Negeri dan SMK Negeri demi pemerataan akses pendidikan di seluruh Blora.
Selain fokus pada SMA Negeri dan SMK Negeri, Bupati Blora juga mengusulkan penambahan satu lagi SLB Negeri untuk wilayah barat Blora kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah.
“Saat ini SLB Negeri di Blora baru ada dua yakni di Jepon dan Randublatung. Barat juga perlu seperti Kunduran dan sekitarnya,” ucap Arief Rohman.
Arief meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk mencari bekas gedung SD yang telah dimerger dan kondisinya masih layak, yang nantinya bisa diusulkan ke Provinsi sebagai lokasi SLB Negeri yang baru.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, mengapresiasi perhatian luar biasa Bupati Blora terhadap pendidikan, termasuk inisiatif penambahan SLB Negeri di Blora. ***
