KABARCEPU.ID – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan sosial dan kesiapsiagaan masyarakat dengan program distribusi Mobil Siaga Desa yang akan menjangkau 33 desa di wilayah tersebut.
Inisiatif ini dirancang bukan hanya sebagai respons terhadap kebutuhan transportasi darurat tetapi juga sebagai upaya terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, penanganan bencana, dan mobilitas warga rentan di wilayah pedesaan.
Melalui alokasi kendaraan yang dilengkapi fasilitas dasar untuk evakuasi dan rujukan medis, serta mekanisme operasional yang melibatkan aparat desa, petugas kesehatan puskesmas, dan relawan lokal, diharapkan waktu respons terhadap insiden darurat dapat dipersingkat secara signifikan.
Selain itu, program ini diharapkan mendorong sinergi antar-instansi, memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan kesiapsiagaan, dan membuka peluang pelatihan bagi tenaga lokal terkait manajemen operasi kendaraan dan prosedur keselamatan.
Pendekatan berbasis data dalam pemilihan desa penerima—dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan bencana, indeks pelayanan kesehatan, dan aksesibilitas geografis—menjamin alokasi sumber daya yang tepat sasaran dan berkeadilan, sementara mekanisme pemantauan serta evaluasi berkala akan memastikan keberlanjutan operasional dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Program Mobil Siaga Desa ini diharapkan menjadi komponen krusial dalam meningkatkan ketahanan sosial dan kapasitas respons komunitas di Bojonegoro, sekaligus memperkuat jaminan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan menjelang dan selama situasi darurat.
Layanan sosial dan kesiapsiagaan desa menjadi salah satu prioritas Pemkab Bojonegoro. Layanan ini direalisasikan melalui program Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa, yang pada 2025 diperuntukkan bagi 33 desa.
Melansir dari Bojonegorokab, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan pengadaan Mobil Siaga Desa tahun 2025 menggunakan dana yang bersumber dari BKKD melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
“Saat ini masih proses pengajuan proposal pencairan kepada Bupati melalui Dinas sosial. Dalam seminggu ini targetnya proposal masuk ke Dinsos,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 11,022 miliar untuk pengadaan mobil siaga bagi 33 desa yang belum mendapatkan Mobil Siaga Desa. Anggaran BKKD untuk Mobil Siaga ini, masing-masing desa mendapatkan Rp 334 juta.
“BKKD yang bersifat khusus ini, diharap dapat mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa melalui kegiatan pengadaan Mobil Siaga Desa. Ini dalam rangka mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan sosial desa menuju masyarakat yang sejahtera dan produktif,” tandasnya.
Sedangkan tujuan Mobil Siaga Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro ini untuk meningkatkan kualitas layanan sosial atau fungsi sosial kemasyarakatan di tingkat desa.
Dengan Mobil Siaga Desa, sarana prasarana transportasi desa akan memadai. Keberadaan Mobil Siaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, kedaruratan dan kondisi sosial lain yang membutuhkan transportasi untuk mobilisasi masyarakat di tingkat desa.***
