Arsip Bulanan: September 2025

Blora

Forkopimda Minta Seluruh Kepala Sekolah di Blora Bentengi Pelajar Untuk Selalu Berbuat Kebaikan

KABARCEPU.ID – Bupati Blora Arief Rohman bersama Forkopimda Blora menggelar silaturahmi dengan Kepala SMP/SMA/SMK/MAN baik negeri maupun swasta bertempat di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Senin (1/9/2025).

Bupati Blora Arif Rohman mengatakan silaturahmi diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan Blora yang damai dan kondusif, sehingga peran kepala sekolah dan para guru diminta lebih intensif mengedukasi peserta didik agar tidak mudah terprovokasi.

“Kita sampaikan bahwasanya yang menjadi sasaran adalah para pelajar. Bahkan Pak Kapolres, kemarin sore sudah mengamankan, terjaring ada 12 pelajar yang terindikasi akan melakukan kegiatan demontrasi yang diduga pula akan melakukan tindakan anarkis,” kata Bupati Blora Arief Rohman.

Bupati Arief Rohman berharap dari pihak sekolah nanti bisa mencegah siswa-siswinya supaya jangan ikut-kutan.

“Saya minta peran Kepala Sekolah ini untuk membentengi anak-anak didik,” tandasnya.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, membenarkan bahwa para pelajar itu ikut-ikutan, karena mereka masih labil.

Oleh karena itu, senada dengan yang disampaikan oleh Bupati Arief Rohman, Kepala Sekolah diminta menjadi benteng terutama membentengi anak-anak kita untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak ikut-ikutan hal-hal yang melanggar aturan.

Bupati Blora Arief Rohman menambahkan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, stageholder dari TNI-Polri dan juga pihak lainnya. Bupati berpesan untuk semua warga supaya cinta Blora, sehingga aman dan damai.

“Sampai saat ini Blora kondisinya aman, dan masyarakat tidak usah kawatir. Tadi malam kita patroli keliling. Kita jaga semua fasilitas-fasilitas (Kantor Bupati Blora, Makodim 0721/Blora, Kejaksaan Negeri Blora, DPRD Blora dan Polres Blora) yang di tempat lain menjadi sasaran. Keterlibatan masyarakat juga kita harapkan, ketika ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan. Sedini mungkin kita cegah, jadi keterlibatan masyarakat ini penting,” kata Bupati.

Sementara itu Kajari Blora Hetty Cahyaningrum, menyampaikan pihaknya segera turun ke sekolah melalui program jaksa menyapa kepada para pelajar.

Usai menggelar tatap muka dengan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan, Bupati dan Forkopimda Blora melaksanakan rapat koordinasi secara daring dengan Forkopimcam 16 Kecamatan di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Rakor tersebut untuk memastikan di wilayah kecamatan aman dan kondusif.***

Blora

Blora Gelar Deklarasi Penolakan Aksi Kekerasan, Ciptakan Blora Berbudaya Cinta Damai dan Aman

KABARCEPU.ID – Dalam rangka menjaga situasi Kabupaten Blora yang damai, adem ayem dan kondusif, sejumlah pihak di Blora sepakat dan melakukan deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum dalam rangka menciptakan Kabupaten Blora yang kondusif, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Senin (1/9/2025).

Deklarasi tersebut ditandatangani secara langsung oleh Bupati Blora Dr. H.Arief Rohman, M.Si, Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, Forkopimda Blora bersama dengan organisasi masyarakat, aktivis, pemuka agama, hingga perguruan silat, yang ada di wilayah Kabupaten Blora.

“Hari ini kita ada semacam deklarasi damai untuk semua elemen, untuk kita berkomitmen bersama menjaga keamanan dan kondusivitas Kabupaten Blora kita tercinta,” ungkap Bupati Blora.

Adapun isi deklarasi tersebut, antara lain:
(1). Menolak aksi unjuk rasa/demo anarkis;
(2.) Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tidak merusak fasilitas umum;
(3.) Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;
(4.) Menolak segala bentuk berita hoaks, isu sara dan ujaran kebencian di tengah masyarakat serta di media sosial; dan
(5.) Bersama-sama menciptakan serta menjaga situasi keamanan.

“Kami tentunya mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang mana sudah mendukung kondusivitas yang ada di Kabupaten Bora. Alhamdulillah sampai sekarang kondisi Kabupaten Bora kondusif, aman, dan terkendali. Itu semua bisa terjadi karena kompaknya kita semuanya dari semua yang ada di Kabupaten Blora,” jelasnya.

Disampaikan bahwa Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi terkait kondusivitas wilayah bersama sekaligus dirangkai dengan Doa Lintas Agama. Adapun rapat dan doa bersama lintas agama tersebut juga diikuti secara virtual zoom meeting oleh Forkopimcam dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blora.

Harapannya apa yang menjadi hasil rapat dan arahan dari Forkopimda Blora dapat disampaikan ke desa-desa, baik kepada kepala desa, bhabinkamtibmas, maupun babinsa masing-masing.

Ia juga meminta agar nantinya kegiatan rapat koordinasi dan doa bersama lintas agama bisa dilaksanaknan di kecamatan-kecamatan.

“Kami di tingkat kabupaten sudah melaksanakan, nanti tolong diturunkan di tingkat kecamatan dengan Forkopimcam dan juga semua unsur di tingkat kecamatan dan sampai ke desa kelurahan, nanti dibuat acara yang sama untuk doa bersama atau semacam koordinasi lah biar semuanya kompak semuanya,” jelas Bupati Arief.

“Kita ingin memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora bahwa suasana Blora ini aman dan kondusif,” tambahnya.

Bupati juga mengungkap, bahwa sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala-kepala sekolah yang ada di Blora. Menurutnya, karena ada yang teridentifikasi melakukan kegiatan demo dan anarki di kabupaten sekitar, mayoritas adalah para pelajar.

“Ini menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Alhamdulillah kita sudah bisa cegah, kemarin sore mereka berkumpul merencanakan untuk aksi dan ini bisa kita tanggulangi,” paparnya.

Untuk itu, diperlukan peran aktif dari masyarakat, para orang tua, sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi kondusif. Informasi sekecil apa pun mengenai suasana di masyarakat agar dapat segera diinformasikan. Ia juga menegaskan bahwa TNI dan Polri siap mengawal masyarakat, serta berharap ormas-ormas maupun perguruan yang memiliki anggota dapat turut membantu.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati, Hj. Sri Setyorini juga berpesan kepada beberapa kecamatan untuk dapat meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan komunikasi dengan sekolah-sekolah.

“Kami hanya berpesan kepada empat kecamatan yang agar lebih meningkatkan kewaspaadaannya, untuk berkomunikasi dengan Kepala Sekolah, babinsa, bhabinkamtibmas, ini akan lebih ditingkatkan, yaitu Kecamatan Jati, Randublatung, Ngawen dan Kecamatan Blora agar lebih memperhatikan putra-putranya,” imbuhnya.

Blora Gelar Deklarasi Penolakan Aksi Kekerasan Ciptakan Blora Berbudaya Cinta Damai dan Aman 2

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, SH, SIK, MH, mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan situasi kamtibmas adalah tanggung jawab bersama, dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Pihaknya bersyukur Kabupaten Blora saat ini adem ayem dan damai, untuk itu pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga situasi kondusif tersebut.

Ia meminta masyarakat agar tidak perlu takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena petugas baik dari Polres dan Kodim sudah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan Kabupaten Blora.

“Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian situasi Kamtibmas Kabupaten Blora, Alhamdulillah aman kondusif Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut mungkin untuk melakukan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Selanjutnya, Kapolres juga memohon agar segenap pihak, termasuk Forkopimcam, Ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktivis, untuk menjadi agen-agen kamtibmas di seluruh tataran masyarakat.

“Dengan apa? mari kita sama-sama itu memposting baik itu di media sosial kita, di media sosial institusi, mari memposting berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0721 Blora Letkol Inf Agung Cahyono, S.Sos., M.Han, juga meminta agar masyarakat jangan khawatir,menurutnya pihak TNI, Polri, dan segenap pihak telah menggelar kegiatan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai tokoh masyarakat maupun agama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat.

“Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai ke tingkat desa, harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan kemudian arahan-arahan kepada masyarakat kepada umat masing-masing untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan mari kita jaga sama-sama,” paparnya.

Disampaikan bahwa masyarakat merupakan benteng utama. Karena itu, jangan sampai benteng ini ditembus, disusupi, lalu digerakkan, sehingga seolah-olah masyarakat berhadapan dengan aparat keamanan.

Hal tersebut tentu tidak kita inginkan bersama, Dandim mengajak segenap pihak untuk jaga bersama, karena keamanan adalah tanggung jawab kita semua.

“Selain upaya-upaya lahiriah, kita juga perlu jalur langit doa-doa, ibadah mohon dipanjatkan untuk Indonesia untuk Kabupaten Blora ini supaya tetap aman dan kondusif jadi selain upaya lahiriah kita, batin juga kita harus jalan,” tambahnya.

Sementara itu salah satu peserta Rakor, Exi Wijaya dari organisasi Front Blora Selatan, menilai bahwa melihat situasi nasional terkini, aksi massa yang seharusnya menjadi wujud demokrasi justru sering berubah menjadi kerusuhan dan amuk massa, karena ditunggangi kepentingan tertentu hingga mencederai demokrasi.

Selain itu pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korbannya. Untuk itu ia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan agar bahu-membahu, bekerja sama, agar kerusuhan seperti di daerah lain itu tidak terjadi di Blora.

“Saya pikir apa yang dilakukan oleh Forkopimda hari ini itu merupakan jawaban, agar supaya seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Blora itu bahu-membahu dan gotong-royong menciptakan sinergitas bagaimana elemen masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama untuk menjaga kedamaian yang ada di wilayah Blora,” tambahnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar nantinya masyarakat dapat ikut aktif saling menjaga satu sama lain, salah satunya dengan mengaktifkan pos kamling.

“Agar supaya jaga desa, jaga warga itu digalakkan di Blora, rakyat membantu rakyat, warga menjaga warga,” paparnya.

“Jadi konteks rakyat bantu rakyat, warga jaga warga, itu bisa diimplementasikan lewat aktivasi poskamling itu dulu kita mengenal pos kamling tiap RT itu ada, ayo kita aktifkan kembali agar supaya masyarakat sama-sama menjaga masyarakat,”pungkasnya.

Saat doa bersama, seluruh peserta mengikuti dengan khusyuk doa bersama lintas agama, baik di Pendopo Kabupaten Blora maupun di seluruh kecamatan melalui zoom.

Masing-masing pemuka agama secara bergantian melantunkan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk agama Kristen doa dipandu oleh Pendeta Yulius Sukarno, Agama Katholik oleh YF Hendro Cahyono, Agama Hindu oleh Nyoman Arta, Agama Budha oleh Ngatmo, Agama Konghucu oleh Ibu Liantini, Agama Islam oleh H. Mustaqim.***

Blora

Blora Berbudaya Cinta Damai dan Aman, Forkopimda Blora Minta Warga Jangan Mudah Terprovokasi

KABARCEPU.ID – Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) terus berupaya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Blora.

Kegiatan patroli gabungan dilakukan agar kondusivitas wilayah dapat terus terjaga dengan baik pada objek kantor Pemerintahan dan Instansi Vertikal.

Sejumlah titik lokasi yang dikunjungi antara lain Kantor Bupati Blora, Makodim 0721/Blora, Kejaksaan Negeri Blora, DPRD Blora dan Polres Blora.

Dalam giat itu, Forkopimda Blora memastikan kondisi kantor Pemerintahan yang mejadi simbol kedaulatan dan kekuasaan Negera dalam kondisi aman dan kondusif.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini situasi dalam keadaan aman, terkendali, dan kondusif, setiap kantor Pemerintahan dan Instansi Vertikal dijaga oleh Personel Kodim 0721/Blora dan petugas keamanan kantor.

Kemudian, tidak ditemukan adanya indikasi gangguan keamanan maupun potensi ancaman langsung terhadap kantor Pemerintah dan Instansi Vertikal.

Pelaksanaan kegiatan patroli dan pengecekan situasi dilakukan berdasarkan Instruksi Forkopimda Jawa Tengah dan sebagai langkah antisipatif atas maraknya aksi unjuk rasa bersifat anarkis di beberapa daerah, yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak terhadap keamanan personel maupun sarana dan prasarana kantor Pemerintahan dan Instansi Vertikal.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Agung Cahyono mengatakan patroli bersama dilakukan untuk memastikan situasi Kabupaten Blora tetap aman dan kondusif.

“Untuk wargaku, masyarakat Blora yang kami cintai, mari kita jaga bersama, kedamaian dan ketentraman,” kata dia, berdasarkan keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).

Agung juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang mengganggu ketentraman.

“Blora adalah rumah kita bersama, mari kita saling bergandeng tangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh berita hoaks yang bertujuan memecah belah kita,” ujar dia.

Dengan semangat “Blora Cinta Damai”, pihaknya berharap masyarakat Blora dapat terus menjaga keharmonisan dan ketentraman, serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di Blora.

“Kita tunjukkan warga Blora adalah masyarakat yang berbudaya, cinta damai dan selalu bersatu,” terang dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP M.Si, Wakil Bupati Blora Hj Sri Setyorini, Kajari Blora Hetty Cahyaningrum, S.H., C.N, Dandim 0721/ Blora Letkol Inf Agung Cahyono, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Ketua PN Blora Nunung Kristiyani, S. H., M.H. Ketua DPRD Blora diwakili wakil ketua III Lanova Candra. Kasi Intelijen Kejari Blora Jatmiko Raharjo, S.H., M.H, Asisten II Perekonomian Sekda Blora Agus Puji Mulyono, S.Sos, M.Si, Kaban Kesbangpol Sujianto, S.E M.M, Kasatpol PP Pujo Catur Susanto, Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho, S.Sos, MM., dan jajaran OPD terkait.

Nasional

Presiden Prabowo Resmi Hapus Tunjangan Anggota DPR dan Nonaktifkan Sejumlah Wakil Rakyat

KABARCEPU.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus tunjangan anggota DPR, sementara sejumlah wakil rakyat yang diduga melakukan kekeliruan administratif atau etika telah dinonaktifkan.

Langkah Presiden Prabowo ini mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menyikapi gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah serta untuk merespons tuntutan publik demi menegakkan akuntabilitas dan meredam eskalasi ketegangan politik.

Penghapusan tunjangan anggota DPR dan penonaktifan sejumlah wakil rakyat dipandang sebagai sinyal komitmen eksekutif untuk menekan amarah dan mengembalikan kepercayaan publik, serta merespon reaksi publik yang tetap kritis menuntut proses yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Masyarakat menilai perlu adanya sanksi tegas terhadap wakil rakyat yang lalai atau menyalahgunakan fasilitas negara, juga menimbulkan perdebatan hukum dan konstitusional di kalangan pakar serta partai politik karena menyentuh isu kesenjangan publik dan prosedur etik yang harus dijalankan secara transparan.

Dalam keterangannya usai pertemuan dengan seluruh Ketua Umum Partai Politik, Minggu (31/08/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa para Ketum Parpol telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.

Sementara itu, mengutip dari Kompas TV, Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Penonaktifkan ini disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).

Pada hari yang sama, juga dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) melalui keterangan Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi yang mencopot Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari keanggotaan DPR RI.

Dalam keterangannya, baik Hermawi Taslim dan Viba Yoga Mauladi menyebut masing-masing anggotanya tersebut dinonaktifkan dari DPR per 1 September 2025. Keempatnya mendapatkan keputusan pencopotan tersebut usai mengeluarkan pernyataan yang dinilai “mencederai perasaan rakyat” sehubungan kenaikan tunjangan anggota dewan.

“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi Taslim dalam keterangan di Jakarta, Minggu (31/8).***

Nasional

Sikapi Demo di RI! Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas

KABARCEPU.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah dalam menyikapi dinamika demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air.

Usai menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/08/2025), Presiden Prabowo menekankan pentingnya penghormatan terhadap aspirasi rakyat, dan penegakan hukum terhadap tindakan anarki.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya.

Namun, di tengah kebebasan berpendapat itu, Presiden Prabowo juga menyoroti adanya insiden aparat yang dinilai menyalahi aturan. Kepala Negara menegaskan bahwa langkah hukum telah ditempuh secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.

Dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarki. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum dari perusakan dan penjarahan.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” ungkap Presiden.

Meski memberi peringatan keras, Presiden Prabowo tetap menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan secara damai akan dihormati penuh oleh pemerintah. Ia menilai perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang maupun instrumen internasional.

“Sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menginstruksikan kepada aparat keamanan agar terus melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Ia menegaskan TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai aturan terhadap segala bentuk perusakan maupun ancaman keamanan.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku,” tandas Presiden Prabowo.***

Nasional

Penuhi Aspirasi Rakyat, Presiden Prabowo Hapus Tunjangan Anggota DPR

KABARCEPU.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa semua partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, sepakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, di antaranya pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Perihal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/08/2025). Presiden juga menekankan agar masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional.

“Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang, pemerintah yang saya pimpin, dengan semua partai politik termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia juga menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan dengan baik akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” ucapnya (dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara RI).

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kelompok sipil. Menurutnya, penyampaian aspirasi langsung kepada wakil rakyat akan membantu memperkuat jalur komunikasi politik.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” jelasnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan, di antaranya adalah pencabutan keanggotaan sebagai anggota DPR maupun anggota Partai Politik.

“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo pun mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas bangsa. Kepala Negara turut menegaskan kembali pentingnya menjaga persatuan nasional dengan semangat gotong royong.

“Mari kita jaga persatuan nasional, Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba, suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” ujar Presiden.

“Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita,” pungkasnya. ***

Nasional

Demo Besar-besaran di RI, Presiden Prabowo Kumpulkan Seluruh Ketum Parpol di Istana

KABARCEPU.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik (Ketum Parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/08/2025).

Pertemuan Presiden Prabowo dan seluruh Ketum Parpol ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.

Dalam jajaran Ketum Parpol yang hadir, tampak Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Melansir dari Sekretariat Negara RI, selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.***